Sabtu, 10 Oktober 2026 - 00:02 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah menyiapkan dua agenda akad massal rumah subsidi pada Desember 2026 dengan target total minimal 101 ribu unit. Langkah ini dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mempercepat pencapaian target penyaluran 350 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Baca Juga

Dua agenda tersebut dijadwalkan berlangsung di Malang, Jawa Timur, dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akad massal pertama dalam rangkaian ini menargetkan 71 ribu unit, sedangkan agenda berikutnya membidik sedikitnya 30 ribu unit rumah subsidi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita tambahkan tentu harus ada usaha. Seperti tadinya jadwalnya hanya satu akad massal pada tanggal 17 Desember 2026 sebanyak 71 ribu unit di Jawa Timur. Nanti yang kelima itu tanggal 30 Desember di Kabupaten Bekasi, dengan target minimal 30 ribu unit," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Jumat (9/10/2026). 

Baca Juga

Jadwal Akad Massal Rumah Subsidi Desember 2026

Agenda keempat akad massal KPR Sejahtera FLPP direncanakan berlangsung pada 17 Desember 2026 di Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 71.000 unit rumah subsidi.

Baca Juga

Ara mengaku telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri agenda tersebut. "Ya, kami sudah undang Bapak Presiden Prabowo untuk hadir yang keempat," katanya.

Selanjutnya, agenda kelima akan digelar pada 30 Desember 2026 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 ribu unit rumah subsidi dalam kegiatan tersebut.

Jika kedua target itu tercapai, total rumah yang diakad massal melalui dua agenda pada Desember mencapai sedikitnya 101 ribu unit. Penambahan jadwal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menggenjot penyaluran pembiayaan rumah subsidi menjelang akhir tahun.

"Itu untuk menunjukkan upaya-upaya, langkah-langkah untuk bisa mencapai target untuk menyalurkan rumah subsidi bagi rakyat Indonesia," kata Ara.

Persiapan Penyaluran Rumah Subsidi

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pelaksanaan akad massal membutuhkan koordinasi lebih intensif antara BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang. Sejumlah persiapan juga perlu dilakukan, mulai dari pemutakhiran data calon debitur, kepastian kesiapan rumah, kelengkapan dokumen, hingga sinkronisasi proses akad dan pencairan dana.

Kesiapan berbagai pihak tersebut menjadi penting agar proses penyaluran pembiayaan berjalan lancar dan target yang telah ditetapkan dapat dikejar hingga penghujung 2026.

Halaman Selanjutnya

Selain mempercepat penyaluran rumah subsidi, Kementerian PKP juga berupaya membangun ekosistem perumahan yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Masukan dari pengembang, perbankan, masyarakat, serta pihak lain di sektor perumahan menjadi bagian dari upaya tersebut.