Batang Hari, Jambi (ANTARA) - Sebanyak 17 anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian menjalani perekaman KTP elektronik (KTP-el) untuk memenuhi hak identitas hukum sekaligus memudahkan akses pelayanan publik setelah kembali ke masyarakat.

Kepala LPKA Kelas II Muara Bulian J. Kasogi Surya Fattah di Batang Hari, Selasa, mengatakan perekaman dilakukan melalui layanan jemput bola bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batang Hari.

"Dengan KTP elektronik ini, anak-anak nantinya akan lebih mudah mengakses berbagai layanan publik, melanjutkan pendidikan, mendapatkan hak jaminan sosial, serta mempermudah proses reintegrasi sosial saat mereka kembali ke masyarakat," katanya.

Menurut Kasogi, pelayanan tersebut dilakukan untuk memastikan hak administrasi kependudukan anak binaan tetap terpenuhi meski mereka sedang menjalani masa pembinaan.

Kerja sama pemenuhan dokumen kependudukan antara LPKA Muara Bulian dan Disdukcapil Batang Hari telah berjalan sebelumnya. Pada Januari 2026, kedua instansi juga melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak binaan yang belum berusia 17 tahun.

LPKA Muara Bulian tidak hanya menjalankan pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi juga melengkapi administrasi kependudukan anak binaan sebagai bagian dari persiapan mereka kembali ke masyarakat.

"Perekaman KTP ini kami selenggarakan dengan tujuan utama untuk memastikan seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak-hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia," kata Kasogi.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Batang Hari Armin Solladin mengatakan pelayanan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara merata, termasuk kepada anak binaan LPKA.

Perekaman dilakukan tim teknis Disdukcapil Batang Hari dengan pendampingan petugas LPKA Muara Bulian.

Proses tersebut meliputi verifikasi data pribadi, pengambilan foto wajah, perekaman sidik jari hingga perekaman iris mata terhadap 17 anak binaan.

"Perekaman data ini merupakan langkah awal yang sah secara hukum agar mereka tercatat dalam database kependudukan nasional. Kami siap terus berkolaborasi untuk memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam kepemilikan identitas resmi," kata Armin.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor : Siri Antoni

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.