Airlangga: Ekonomi syariah perlu diperkuat dukung pertumbuhan inklusif

2026-09-24 10:37

Airlangga: Ekonomi syariah perlu diperkuat dukung pertumbuhan inklusif

Kamis, 24 September 2026 17:37 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat (doorstop) usai acara FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta, Kamis (25/9/2026). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

Jakartya (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penguatan ekonomi syariah perlu terus dilakukan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat.

Ia mengatakan nilai-nilai Al Quran, khususnya prinsip keadilan dan keseimbangan, dapat menjadi landasan dalam membangun perekonomian nasional yang tak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat.

“Al Quran sebagai pedoman hidup telah memberikan asas-asas fundamental dalam tata kelola perekonomian yaitu Prinsip Keadilan (’Adl) dan Keseimbangan (Mizan), Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 ‘Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran’,” ujar Airlangga saat menyampaikan Orasi Ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas PTIQ, dikutip di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, penerapan nilai-nilai tersebut menjadi penting di tengah ketidakpastian global.

Terlebih ketika ketahanan ekonomi nasional perlu didukung sumber daya manusia (SDM) yang unggul sekaligus mampu menerjemahkan prinsip keadilan sosial ke dalam kebijakan dan kehidupan bermasyarakat.

Menko memandang pertumbuhan ekonomi juga perlu diikuti dengan perbaikan indikator sosial.

Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan tercatat 8,07 persen, rasio Gini 0,368, sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,65 persen. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 926 ribu orang.

Untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan lebih merata, pemerintah menyiapkan 28 program perlindungan sosial yang mencakup berbagai tahapan kehidupan masyarakat.

Program tersebut antara lain Program Indonesia Pintar bagi 22 juta siswa, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 74 juta penerima, Cek Kesehatan Gratis, Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, serta pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi 96,8 juta masyarakat.

Berbagai subsidi dan kompensasi energi juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi akses keuangan, pemerintah terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

Indeks inklusi keuangan telah mencapai 93,61 persen, sedangkan literasi keuangan mencapai 69,57 persen. Meski demikian, inklusi keuangan syariah masih berada pada 13,14 persen.

Airlangga menilai kondisi tersebut menjadi ruang yang perlu diperkuat melalui peningkatan pemahaman masyarakat sekaligus perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

Lebih lanjut, pemerintah juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sejalan dengan penguatan inklusi keuangan, pemerintah terus mengembangkan ekonomi syariah dan industri halal sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional.

Airlangga menyampaikan aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp3.131 triliun dan menempatkan Indonesia bersama Malaysia pada posisi keempat dunia.

Di sektor industri halal, pemerintah telah menerbitkan 4,4 juta sertifikat halal bagi 3,4 juta pelaku usaha yang mencakup 14,68 juta produk.

Indonesia juga telah memiliki mutual recognition arrangement (MRA) untuk produk halal dengan 39 negara.

Airlangga menilai pengembangan ekonomi syariah dan industri halal dapat terus diperkuat dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan, memperluas literasi, serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Menko juga mendorong para wisudawan Universitas PTIQ Jakarta untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, dan nilai-nilai Al Quran dalam menghadapi tantangan masa depan.

Menko Airlangga berpesan kepada para wisudawan untuk menjadi pemecah masalah dan inovator dengan membawa nilai-nilai Al Quran ke dalam ruang kebijakan. Nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam gagasan dan solusi yang dapat menjawab berbagai persoalan di masyarakat.

Kemudian, ia mendorong para wisudawan untuk menguasai teknologi dan meningkatkan literasi digital agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan kecerdasan artifisial (AI) dan teknologi lainnya.

"Ketiga, manfaatkan program-program Pemerintah seperti MagangHub, pelatihan GIG Economy dan Digital Talent Scholarship, akses pembiayaan bersubsidi untuk wirausaha termasuk KUR syariah, serta LPDP untuk melanjutkan pendidikan,” tutup Airlangga.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Airlangga: Ekonomi syariah perlu diperkuat dukung pertumbuhan inklusif