Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah memprioritaskan pelaksanaan rencana revitalisasi 10.000 puskesmas yang kondisinya tidak layak, memiliki keterbatasan fasilitas dan menghambat pelayanan, serta puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Anggaran kita terbatas, prinsipnya harus jelas, yang paling membutuhkan harus didahulukan. Jangan sampai puskesmas yang kondisinya masih baik mendapatkan revitalisasi besar-besaran, sementara puskesmas di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dasar dan tenaga kesehatan,” kata Nurhadi dikutip di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Puskesmas darurat Aceh Tenggara ditargetkan rampung sebelum Ramadhan

Lebih lanjut, ia mengatakan puskesmas di wilayah 3T harus mendapatkan perhatian lebih besar, karena masyarakat di daerah tersebut menghadapi persoalan pelayanan kesehatan yang jauh lebih kompleks, mulai dari keterbatasan fasilitas, akses geografis, hingga kekurangan tenaga kesehatan.

Nurhadi meminta pemerintah mengevaluasi kembali komposisi anggaran program tersebut. Menurutnya, pembangunan fisik memang penting, tetapi tenaga kesehatan merupakan komponen utama dalam menentukan kualitas pelayanan di puskesmas.

“Jangan sampai kita sibuk membangun gedung puskesmas, tetapi tenaga kesehatannya justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kalau ada anggaran yang bisa diefisienkan dari revitalisasi puskesmas yang sebenarnya belum terlalu mendesak, saya kira lebih bijak apabila sebagian diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan dan keberadaan tenaga kesehatan,” ucapnya.

Nurhadi mengingatkan kesejahteraan nakes tidak semata-mata mengenai gaji atau insentif, tetapi juga mencakup kepastian karir, perlindungan kerja, peningkatan kompetensi, fasilitas penunjang, serta insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah 3T.

Baca juga: Wagub Rano sebut akan revitalisasi sejumlah puskesmas di Jakarta

Baca juga: Menkes luncurkan Program Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Kendal

“Karena persoalan kita bukan hanya bagaimana membangun puskesmas, tetapi bagaimana memastikan ada dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya yang mau bekerja dan bertahan di sana,” kata dia.

Sebelumnya, dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, Presiden Prabowo menyampaikan rencana renovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan mulai 2027 dengan anggaran sekitar Rp4 miliar per puskesmas. Pemerintah juga menargetkan pembangunan atau renovasi 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) hingga 2030.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.