Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, serta percepatan deregulasi/debottlenecking untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Shinta menjelaskan sinergi pemerintah, dunia usaha, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memperkuat kepercayaan sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif menuju 2027.

"Di satu sisi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kita memiliki peluang, namun di sisi lain kita masih menghadapi banyak sekali tantangan struktural. Oleh karena itu menuju 2027 yang kita perlukan adalah memang koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, dunia usaha, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya," kata dia dalam ANTARA Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tantangan dunia usaha antara lain terlihat dari produktivitas tenaga kerja. Indonesia berada di peringkat 53 dari 70 negara dalam World Competitiveness Ranking.

Selain itu, terdapat persoalan ketidaksesuaian kompetensi atau mismatch, dengan 38 persen berupa vertical mismatch dan 33,5 persen horizontal mismatch pada lulusan perguruan tinggi.

Tantangan lainnya adalah penyusutan kelompok kelas menengah, padahal, kelompok tersebut menyumbang 81 persen konsumsi rumah tangga sehingga pelemahan daya beli berpotensi menekan permintaan industri dalam negeri.

Sementara itu, biaya pembiayaan di Indonesia masih berada di kisaran 8–12 persen, dibandingkan pembiayaan di kawasan regional yang berkisar 4–6 persen.

Dari sisi upah dan produktivitas selama 2014–2025, inflasi tercatat terakumulasi 138 persen dan pertumbuhan PDB mencapai 147 persen, sedangkan kenaikan upah mencapai 177 persen.

Pada aspek regulasi, dunia usaha masih menghadapi sejumlah ketidakpastian, antara lain terkait kewajiban devisa hasil ekspor (DHE), kepastian pasokan dan harga gas industri, serta tata kelola logistik.

Pewarta : Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026