Bagikan:

JAKARTA - Arab Saudi menyatakan serangan semalam terhadap target kelompok yang didukung Iran di Irak dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri serta memperingatkan akan mengambil tindakan militer lanjutan jika kelompok tersebut kembali menyerang wilayah kerajaan.

Dalam pernyataannya pada Rabu, 29 Juli, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan serangan yang dilakukan Angkatan Bersenjata Arab Saudi bersama Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) menyasar lokasi-lokasi tertentu di Irak yang dikaitkan dengan serangan terhadap fasilitas minyak kerajaan.

Kementerian menyatakan operasi tersebut dilakukan berdasarkan hak membela diri yang dijamin hukum internasional sesuai Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Arab Saudi menuduh kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak menerapkan pendekatan yang "tidak bertanggung jawab dan bersifat eskalatif" meski kerajaan telah berupaya membantu meredakan ketegangan serta menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.

Menurut kementerian tersebut dilansir ANTARA dari Anadolu, kelompok-kelompok tersebut telah melanggar hukum internasional serta mengabaikan prinsip bertetangga yang baik dan persaudaraan sesama negara Islam.

Meski menegaskan tidak menginginkan eskalasi, Arab Saudi memperingatkan jika terjadi serangan lanjutan, kerajaan "tidak akan ragu mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan serta melindungi warga negara dan asetnya."

BACA JUGA:

Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan operasi gabungan dengan Amerika Serikat dilancarkan sebagai respons terhadap serangan dari wilayah Irak yang menargetkan fasilitas minyak Saudi.

Mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB, kementerian menyatakan Arab Saudi dan Amerika Serikat melancarkan "serangan yang presisi dan terarah" terhadap lokasi-lokasi di Irak yang dikaitkan dengan serangan terhadap infrastruktur energi kerajaan.

"Kerajaan menegaskan mereka tidak menginginkan eskalasi, tetapi akan merespons setiap agresi yang dihadapinya," demikian pernyataan kementerian tersebut.