Jakarta, CNN Indonesia --

Washington memanggil duta besar Malaysia untuk Amerika Serikat buntut dari pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang bersikeras mengusir warga negara Israel dari Malaysia.

Dubes Malaysia Shahrul Ikram Yaakob dihubungi Kementerian Luar Negeri AS untuk dimintakan klarifikasinya tentang kebijakan Putrajaya yang tidak mengakui negara Israel.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam keterangannya, Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan mengatakan bahwa Shahrul Ikram kemudian menjelaskan kepada Kemlu AS tentang kebijakan lama Malaysia yang sudah mapan dan tak akan diubah.

"Ini selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kami tidak mengakui negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi posisi kami," tutur Mohamad Hasan seperti dikutip dari Bernama.

Hasan kemudian menjelaskan insiden pengusiran satu warga negara AS yang ternyata juga memiliki paspor Israel.

"Ada individu dengan kewarganegaraan ganda, AS dan Israel, yang masuk Malaysia menggunakan paspor AS. Pemeriksaan selanjutnya mengungkapkan bahwa ia juga memiliki kewarganegaraan Israel dan kami memintanya untuk pergi," katanya lagi.

Anwar Ibrahim pada Kamis (23/7) kembali menegaskan akan tetap melanjutkan melakukan pengusiran terhadap warga Israel di Malaysia meski mendapat tekanan dari AS.

Anwar mengatakan kebijakan tersebut didasarkan pada komitmen Malaysia untuk membela hak-hak Palestina dan menentang pembunuhan berkelanjutan terhadap warga Palestina di Gaza.

Ia juga mengatakan tidak takut dengan tekanan dan ancaman dari AS terkait kebijakan Malaysia yang menolak Israel.

Pernyataannya itu menanggapi desakan para anggota Kongres AS yang meminta pemerintah Donald Trump membatalkan kerja sama keamanan dengan Malaysia. Desakan itu disampaikan lewat surat yang ditujukan kepada Kemlu AS.

Para anggota Kongres AS mengatakan bahwa Malaysia selama ini menerima bantuan keamanan, termasuk program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET), yang membiayai pelatihan militer profesional AS bagi personel militer Malaysia.

"Mereka (Malaysia) juga mendapat manfaat signifikan dari akses ke teknologi dan pasar kami. Mengingat poin-poin pengaruh diplomatik ini, kami percaya AS harus menjelaskan kepada Anwar dan pemerintahannya bahwa, dengan bantuan dan dukungan kami, ada harapan bahwa mereka tidak akan menargetkan warga negara salah satu sekutu terdekat kami," demikian tertulis dalam surat bersama anggota Kongres AS.

"Jika Malaysia menolak untuk membatalkan kebijakan diskriminatif ini dalam waktu 15 hari, kami mendesak penangguhan pendanaan IMET. Kami sangat mendesak Anda (Rubio) untuk menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memperjelas bahwa perilaku ini membawa konsekuensi," tambah mereka.

Menjawab ancaman itu, Anwar kembali menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak melanggar hukum internasional apa pun karena memiliki kebijakan tersebut.

"Saya ingin menanggapi para anggota parlemen Amerika Serikat, setidaknya beberapa di antaranya, yang secara tegas menyatakan bahwa Malaysia melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa," kata Anwar seperti dikutip dari the Star.

"Ini benar-benar tidak masuk akal. Sejauh yang kami ketahui, kebijakan ini telah diadopsi oleh Malaysia selama beberapa dekade," ia menambahkan.

(isa)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]