Gorontalo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo memperkuat pengawasan data pemilih disabilitas, agar akurat atau tidak ada potensi pemilih yang terlewat.

Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Under S Lawani di Kabupaten Gorontalo, Jumat mengatakan akurasi data pemilih disabilitas masih menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu.

Potensi pemilih disabilitas terlewat dalam proses pendataan maupun pencocokan dan penelitian (coklit), menjadi salah satu tantangan yang perlu dicegah sejak awal.

"Data pemilih menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan agar tidak ada pemilih disabilitas yang terlewat dalam proses pendataan maupun coklit," katanya.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok pemilih rentan, yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam menggunakan hak politiknya.

Selain persoalan administratif, hambatan tersebut juga mencakup akses fisik di tempat pemungutan suara (TPS), keterbatasan informasi, serta faktor sosial dan stigma.

Under mengatakan keterlibatan kelompok disabilitas dalam pengawasan partisipatif menjadi penting, karena mereka memiliki pengalaman langsung mengenai berbagai hambatan aksesibilitas yang dihadapi.

Keterlibatan tersebut juga dapat membuat pengawasan dan penyampaian informasi kepada sesama kelompok disabilitas menjadi lebih efektif.

"Kelompok disabilitas memiliki pengalaman langsung terhadap hambatan yang mereka hadapi, sehingga keterlibatan mereka dalam pengawasan partisipatif sangat penting," kata Under.

Dalam upaya mewujudkan pemilu yang inklusif, Under menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki komitmen melalui pencegahan, pengawasan langsung, penindakan dan pemberdayaan.

Pada aspek pencegahan, Bawaslu memastikan setiap tahapan pemilu, mulai dari pendataan pemilih sampai rekapitulasi, memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas.

Selain itu, Bawaslu melakukan pengawasan langsung untuk memastikan kriteria TPS yang aksesibel terpenuhi di lapangan.

Jika ditemukan dugaan pelanggaran atau penghalangan hak pilih kelompok rentan, Bawaslu juga akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"Pencegahan dilakukan sejak awal tahapan dengan memastikan kebutuhan penyandang disabilitas diperhatikan, termasuk dalam proses pendataan pemilih," kata Under.

Ia juga mendorong kelompok disabilitas untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi turut mengambil bagian sebagai pengawas partisipatif.

Menurutnya pengalaman kelompok disabilitas dapat menjadi masukan penting bagi Bawaslu, dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi masalah dalam penyelenggaraan pemilu.

Pewarta: Susanti Sako
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.