Mataram (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sebanyak 16 akun dan menarik sisa dana operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sesuai surat dari BGN, ada 16 SPPG di NTB yang mendapatkan suspend. Dapur yang mendapatkan sanksi ini tersebar di sejumlah kabupaten/kota di NTB. Masing-masing dapur mendapatkan lama waktu suspend bervariatif," kata Ketua Satgas MBG Pemprov NTB, Fathul Gani di Mataram, Selasa.

Ia menegaskan dalam surat nomor B-140/03.03//07/2026 itu BGN melakukan penonaktifan user maker dan approval serta penarikan dan penyetoran saldo pada rekening virtual account 16 SPPG di NTB dengan status suspend ke kas negara.

Menurut dia, dalam surat itu juga dicantumkan pihak bank diminta segera memblokir hak akses transaksi (maker dan approval) pada akun SPPG yang kena sanksi. Pihak bank juga diminta menyampaikan laporan rekonsiliasi saldo akhir yang tersisa pada virtual account (VA) milik unit SPPG yang di-suspend tersebut.

Baca juga: BGN siapkan sistem digital, orang tua dapat awasi menu MBG

"Seluruh sisa saldo yang ada di virtual account SPPG tersebut akan ditarik dan disetorkan kembali oleh Biro Umum dan Keuangan BGN ke Kas Negara," tegas Asisten I Setda Pemprov NTB ini.

Fathul menyatakan bahwa sanksi tegas ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola dapur MBG yang saat ini masih beroperasi agar mengedepankan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Mengingat, keputusan suspend tersebut didasari oleh sejumlah evaluasi teknis, salah satunya ketidaksesuaian menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Selain masalah standar menu, Satgas MBG juga mengingatkan seluruh mitra yayasan, Satuan Pelayanan Pengawasan Internal (SPPI), hingga relawan untuk mematuhi regulasi terbaru terkait penggunaan bahan baku operasional dapur.

"Ini jadi peringatan bagi yang masih beroperasi sekarang. Pengelolaan SPPG ini harus betul-betul profesional. Jaga standar kecukupan gizi, jaga kebersihan lingkungan dapur, dan patuhi aturan yang ada," terang Fathul Gani.

Selain itu, katanya, BGN juga menekankan setiap SPPG dilarang keras penggunaan bahan-bahan bersubsidi untuk kegiatan operasional dapur MBG. Mulai elpiji hingga minyak goreng.

Baca juga: BGN: Penutupan SPPG tidak ganggu penyaluran MBG ke penerima manfaat

"Penggunaan elpiji bersubsidi dan Minyakita itu dilarang karena diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Untuk dapur operasional, wajib menggunakan elpiji non-subsidi. Jadi, sudah sangat jelas aturan harus dipatuhi," katanya.

Untuk rincian dapur, di antaranya SPPG Pringgabaya Lombok Timur mendapatkan Suspend selama 278 hari. SPPG Labuan Bontong Tarano Sumbawa mendapatkan Suspend selama 178 hari. SPPG Kopang Rembige 2 Lombok Tengah lama waktu 114 hari. SPPG Sandubaya Bertais Mataram lama waktu 141 hari.

Selanjutnya, SPPG Pringgabaya Lombok Timur lama waktu 278 hari. SPPG Labuhan Bontong Tarano Sumbawa lama waktu 178 hari. SPPG Praya Jontlak II Lombok Tengah lama waktu 106 hari. SPPG Menggala Pemenang Lombok Utara lama waktu 97 hari, SPPG Pujut Kawo Lombok Tengah lama waktu 114 hari.

Kemudian, SPPG Soromandi Sai Bima 130 hari, Sape Bugis III Bima 134 hari. SPPG Mande Mpunda Kota Bima 128 hari, SPPG Selebung Ketangga Keruak Lombok Timu 132 hari. SPPG Bunut Baok Lombok Tengah 127 hari. SPPG Aikmel V Lombok Timur 113 hari, SPPG Bada Dompu 107 hari, SPPG Rasa Bou Hu'u Dompu 101 hari, dan SPPG Cakranegara 145 hari.

Baca juga: Bakom tegaskan MBG tetap jadi prioritas usai pergantian Kepala BGN
Baca juga: BGN tutup 833 dapur SPPG bermasalah

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.