REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menilai inflasi pangan menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga di tengah tingginya ketidakpastian global. Karena itu, BI bersama pemerintah akan memperkuat pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sinergis (GPIPS).

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, inflasi inti (core inflation) dan inflasi umum masih relatif terkendali. Namun, inflasi pangan telah berada di atas 5 persen sehingga memerlukan perhatian khusus.

"Kita melihat ke depan ada tantangan untuk inflasi. Khususnya inflasi pangan. Kalau untuk core inflation relatif aman dengan inflasi total sebesar 3,5 persen. Sedangkan inflasi pangan di atas 5 persen. Itu yang menjadi perhatian kami," ujar Destry dalam sambutan daring pada kegiatan Editors Briefing di Parapat, Sumatera Utara, Jumat (31/7/2026).

Menurut Destry, tekanan inflasi pangan terutama dipengaruhi faktor pasokan akibat terbatasnya ketersediaan sejumlah komoditas. Untuk itu, BI bersama pemerintah akan memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

"Ketersediaan pangannya relatif terbatas. Ini yang tentu akan diatasi. Kita bersyukur punya Tim Pengendali Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar Destry. Ia menambahkan, pada 5 Agustus mendatang BI bersama pemerintah akan melaporkan capaian serta langkah lanjutan pengendalian inflasi pangan kepada Presiden.

Selain menjaga inflasi, Destry mengatakan BI tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi global yang masih dibayangi kebijakan suku bunga tinggi (higher for longer) di Amerika Serikat. Menurut dia, kondisi tersebut berdampak terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga stabilitas nilai tukar dan inflasi menjadi fokus utama kebijakan BI.

Destry menegaskan, BI akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter untuk menjaga stabilitas rupiah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, penguatan UMKM, ekonomi syariah, dan ekonomi hijau. Ia juga memastikan arah kebijakan BI tetap konsisten meski terjadi pergantian kepemimpinan setelah pengunduran diri Gubernur BI Ferry Warjiyo.

Dalam pengendalian inflasi pangan, BI bersama pemerintah juga mengembangkan GPIPS yang merupakan transformasi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini mengintegrasikan peningkatan produktivitas, hilirisasi, ketersediaan, dan kelancaran distribusi pangan sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Hingga Juli 2026, implementasi GPIPS telah melampaui sejumlah target nasional. Program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) mencapai 242 kegiatan atau 137,5 persen dari target, kerja sama antar daerah terealisasi sebanyak 267 nota kesepahaman atau 176,82 persen dari target, sedangkan fasilitasi distribusi pangan mencapai 785 program atau 303,09 persen dari target. Adapun Gerakan Pasar Murah telah terlaksana sebanyak 10.669 kegiatan atau 67,22 persen dari target tahunan dan akan terus dipercepat hingga akhir tahun.