BPJS Kesehatan ajak pemerintah dan swasta perluas faskes wilayah DIY

2026-10-02 22:15

BPJS Kesehatan ajak pemerintah dan swasta perluas faskes wilayah DIY

Sabtu, 3 Oktober 2026 05:15 WIB

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Subkhan (kanan), di Yogyakarta, Jumat (2/10/2026). ANTARA/Nur Istibsaroh

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengajak pihak pemerintah dan swasta untuk memperluas jaringan fasilitas kesehatan (faskes) hingga ke berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) demi meratakan akses pelayanan masyarakat.

"Tantangan sekarang bukan jumlahnya, tetapi pemerataannya. Masih ada wilayah-wilayah yang belum tersentuh (faskes)," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Subkhan di Yogyakarta, Jumat.

Pada kegiatan media gathering kolaborasi BPJS Kesehatan Yogyakarta dan Sleman tersebut, Subkhan menjelaskan pihaknya berharap pemerintah dan pihak swasta bisa menghadirkan lebih banyak faskes di wilayah pinggiran DIY.

Kehadiran faskes di wilayah pinggiran, akan lebih cepat untuk dijangkau masyarakat serta memperkuat program pencegahan penyakit kronis sebelum kondisinya memburuk.

Selain mendorong keterlibatan faskes, BPJS Kesehatan juga terus mengoptimalkan digitalisasi layanan untuk meningkatkan kenyamanan serta efisiensi akses bagi para peserta.

Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta Jaminan Kesehatan Nasional kini dapat mengambil dan memantau nomor antrean FKTP maupun rumah sakit secara mandiri langsung dari rumah.

"Untuk mengambil antrean rumah sakit, peserta terlebih dahulu harus mendapatkan rujukan dari FKTP," ujar Subkhan.

Ia menambahkan bahwa setelah rujukan tersedia, peserta dapat mengakses pilihan antrean rumah sakit melalui Aplikasi Mobile JKN.

"Pada hari H kunjungan, antrean dapat dipantau, sehingga peserta dapat menyesuaikan waktu kedatangan dengan jadwal pelayanan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Subkhan menjelaskan dari total biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan di wilayah DIY pada 2025, porsi terbesar terserap oleh penanganan penyakit katastropik yang mencapai Rp1,8 triliun atau sekitar 34,09 persen.

Menurutnya tingginya biaya perawatan penyakit berat seperti jantung, gagal ginjal, stroke, dan kanker tersebut menjadi tantangan besar yang harus diimbangi dengan penguatan pelayanan promotif dan preventif.