Mataram (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyerahkan sejumlah sertifikat dan ribuan nomor izin edar kepada pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mempercepat sektor usaha naik kelas sekaligus melindungi masyarakat dari produk olahan berbahaya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya menerbitkan 1.600 nomor izin edar bagi pelaku usaha di wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Kami terbitkan dalam waktu 24 jam ribuan sertifikat sebagai pembuktian kami mempercepat perizinan dari segi nomor izin edar, sertifikat cara pembuatan obat bahan alam, sertifikat cara pembuatan kosmetik," ujarnya saat meninjau proses registrasi izin edar di Universitas Mataram, Kota Mataram, NTB, Kamis.

Ikrar mengatakan penyerahan sertifikat hingga izin edar tersebut menjadi bagian dari upaya BPOM dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha melalui layanan konsultasi terpadu terkait proses perizinan produk.

Menurut dia, desk evaluasi yang membuka layanan di Universitas Mataram merupakan bagian dari upaya BPOM agar pelayanan dapat lebih dekat dengan pelaku usaha dan masyarakat.

"Bagian dari keinginan kami untuk menjadikan BPOM bukan lembaga yang di tingkat atas, tapi lembaga yang sangat kuat akarnya kepada pelaku usaha dan masyarakat," kata Ikrar.

Baca juga: BPOM jembatani riset kampus dengan industri lewat fitur BRIDGE

Penanggung jawab teknis PT Organik Lombok Indonesia, Aulia Fikri Annisa, mengatakan layanan BPOM membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sebelum produk memperoleh notifikasi dan dipasarkan.

"Untuk kendalanya sebenarnya sekarang sudah tidak terlalu, karena sekarang sudah sangat diberi kemudahan sama BPOM," ucap dia.

Aulia menjelaskan pelaku usaha kosmetik perlu memastikan bahan yang digunakan telah sesuai, termasuk nama International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) dan persentasenya.

Selain bahan, dia menuturkan pelaku usaha juga perlu memperhatikan klaim produk agar sesuai dengan kandungan dan tidak berlebihan.

"Kami kemarin mungkin mengonsultasikan, misalnya klaim ini apakah cocok kalau ingredient-nya segini, apakah masuk, kira-kira ada klaim yang riskan untuk kami ajukan atau bagaimana," papar Aulia.

Baca juga: Industri obat-makanan sumbang Rp10 ribu triliun perekonomian nasional

Lebih lanjut dia menerangkan bahwa konsultasi tersebut membantu pelaku usaha memahami ketentuan klaim dan mempersiapkan data pendukung yang diperlukan untuk klaim tertentu.

Aulia mengingatkan pelaku usaha lainnya agar memperhatikan penggunaan kata-kata dalam memasarkan produk, baik melalui media sosial maupun toko fisik.

Sementara itu, pelaku usaha bahan alam dari PT Herbal Bali Top, Thomas Manggala, mengatakan layanan konsultasi BPOM membantu ketika pelaku usaha menghadapi kendala dalam proses perizinan.

"Karena mungkin ada sedikit perubahan regulasi, jadi ada sedikit kendala sih. Kita sudah punya beberapa produk yang alhamdulillah sudah keluar, aman, dan dari BPOM juga membantu sekali kalau ada kesulitan," ujar dia.

Thomas mengatakan pihaknya telah memiliki enam produk yang memperoleh nomor izin edar, sementara empat produk lainnya masih dalam proses karena mengalami kendala terkait perubahan regulasi dan sistem OSS.

Berbagai pelaku usaha mengapresiasi layanan konsultasi BPOM yang membantu mereka mendapatkan penjelasan saat menghadapi kendala dalam proses perizinan.

Baca juga: Kemenkes-BPOM manfaatkan SatuSehat Logistik untuk awasi obat tertentu

Baca juga: BPOM gelar IGCRN bangun kolaborasi global dukung ekosistem kosmetik

Pewarta: Sugiharto Purnama dan Lyla
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.