BTT Kotim ditambah Rp2 miliar optimalkan penanganan karhutla

Jumat, 21 Agustus 2026 06:49 WIB

Pemkab Kotim gelar rapat koordinasi darurat penanganan karhutla, Rabu (19/8/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menyiapkan penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2 miliar melalui perubahan APBD 2026 untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah setempat.

“Saya sudah instruksikan ke Sekda terkait penambahan anggaran BTT Rp2 miliar di perubahan APBD 2026, agar penanganan karhutla bisa lebih optimal,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Kamis.

Ia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut nantinya diarahkan untuk mendukung perangkat daerah yang turut terlibat dalam penanganan karhutla di lapangan.

Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) karena penanganan karhutla membutuhkan sumber daya yang besar dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan instruksinya, agar seluruh OPD membantu menyuplai air untuk mendukung armada pemadam yang bekerja di lokasi kebakaran.

Dengan pola tersebut, armada pemadam dapat lebih fokus melakukan pemadaman tanpa harus berulang kali meninggalkan lokasi untuk mencari atau mengisi kembali air.

Menurut Halikinnor, kebutuhan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penambahan BTT karena masih terdapat OPD yang belum memiliki tandon maupun profil air untuk mendukung penyediaan air di lapangan.

Selain pengadaan sarana penunjang seperti tandon air, pemerintah juga harus memperhitungkan biaya operasional dan konsumsi personel selama penanganan karhutla.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan, anggaran BTT murni yang tersedia dalam APBD 2026 sebesar Rp5 miliar dan direncanakan bertambah Rp2 miliar dalam perubahan APBD 2026 yang saat ini dalam tahap pembahasan di DPRD Kotim.

“Kalau BTT murni 2026 ada sebesar Rp5 miliar, oleh Bupati di perubahan ditambahkan Rp2 miliar BTT itu sebagai cadangan, jadi totalnya Rp7 miliar,” sebutnya.

Multazam menegaskan, total BTT sebesar Rp7 miliar tersebut tidak secara khusus dialokasikan hanya untuk penanganan karhutla.

Baca juga: Wabup Kotim soroti camat kurang aktif tangani kesulitan air bersih

Dana tersebut tetap berfungsi sebagai anggaran cadangan pemerintah daerah untuk berbagai kebutuhan darurat bencana maupun keperluan lain sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Oleh sebab itu, BPBD belum dapat memastikan berapa besar BTT yang pada akhirnya akan terserap khusus untuk penanganan karhutla hingga akhir tahun. Perkiraan kebutuhan akan terus dihitung berdasarkan perkembangan kejadian dan biaya yang dikeluarkan di lapangan.

“Itu nanti kebijakan Bupati. Jadi kalau kita sampai akhir tahun kami tidak bisa prediksi. Tapi kita akan lakukan kalkulasi terus setiap hari bagaimana memotret pembiayaan,” ujar Multazam.

Menurutnya, pencatatan pembiayaan secara rutin diperlukan untuk memperoleh gambaran rata-rata kebutuhan penanganan karhutla.

Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan penggunaan BTT berikutnya, terutama apabila kondisi kebakaran masih berlangsung hingga mendekati akhir tahun.

Di sisi lain, BPBD Kotim memastikan penanganan karhutla saat ini tetap dilakukan dengan sumber daya yang tersedia.

Multazam menyebutkan terdapat 138 personel yang dikerahkan, termasuk pengendali lapangan, dengan sebagian personel harus beristirahat secara bergantian karena kondisi fisik setelah bertugas.

“Tadi pagi yang izin dua. Tapi hampir setiap hari dua, dua tiga. Untuk total jumlah personel saat ini 138 orang, termasuk pengendali lapangan,” katanya.

Kebutuhan personel, lanjutnya, sangat bergantung pada jumlah kejadian karhutla yang muncul dalam satu hari. Ketika jumlah titik kebakaran meningkat, kekuatan personel non regu juga dikerahkan untuk memperkuat tim yang bertugas di lapangan.

Ia mencontohkan pada 17 Agustus 2026 terjadi 17 kejadian karhutla dalam sehari. Kondisi tersebut membuat pengerahan personel tidak lagi hanya mengandalkan regu yang telah disiapkan, tetapi juga melibatkan personel non regu untuk membantu penanganan.

“Kalau kita bilang cukup dan tidak cukup personel itu relatif pada situasi kejadian. Kalau seperti kemarin tanggal 17 ada 17 kejadian karhutla, memang hit kita, sehingga yang hadir bukan seregu lagi, yang non regu yang kita naikkan,” ungkapnya.

Baca juga: BPS Kotim komitmen tuntaskan pendataan Sensus Ekonomi

Selain keterbatasan personel, kondisi peralatan juga menjadi perhatian BPBD. Sejumlah peralatan mengalami kerusakan akibat intensitas penggunaan yang tinggi, namun BPBD berupaya mempercepat perbaikan melalui workshop internal agar peralatan dapat kembali digunakan.

Multazam mengatakan sebagian peralatan yang mengalami gangguan masih dapat dipulihkan dalam waktu relatif singkat, bahkan hanya membutuhkan sekitar dua hingga tiga jam.

“Namun, peralatan dengan kerusakan lebih berat tetap harus dibawa ke bengkel untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” tambahnya.

Kondisi karhutla di Kotim menunjukkan ancaman yang masih tinggi. Berdasarkan data BPBD Kotim hingga 19 Agustus 2026, tercatat 387 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 1.382 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Kecamatan Seranau menjadi salah satu wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar, yakni mencapai lebih dari 703 hektare.

Ancaman juga terlihat dari pemantauan titik panas atau hotspot. Akumulasi hotspot di Kotim sejak Januari hingga 19 Agustus 2026 telah mencapai 5.257 titik yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kecamatan Teluk Sampit tercatat sebagai wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 995 titik.

Data tersebut menunjukkan besarnya dampak kebakaran yang membutuhkan penanganan tidak hanya melalui pemadaman, tetapi juga pencegahan dan dukungan lintas sektor.

Pemerintah daerah berharap penambahan BTT dapat memperkuat kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi karhutla, baik dari sisi operasional, dukungan air, konsumsi personel maupun kebutuhan sarana pendukung lainnya.

Dengan kondisi tersebut, penanganan karhutla di Kotim tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD dan tim pemadam yang berada di garis depan.

“Keterlibatan seluruh OPD, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat diperlukan agar kebakaran dapat ditangani lebih cepat sekaligus mencegah meluasnya dampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat,” demikian Multazam.

Baca juga: PWRI Kotim didorong terus berkontribusi dalam pembangunan daerah

Baca juga: Relawan tumbang akibat kelelahan, masyarakat Kotim diimbau bantu padamkan karhutla

Baca juga: Bupati Kotim: Bantuan pangan harus untuk kebutuhan keluarga

Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.