Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto menargetkan peningkatan signifikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2027 hingga mencapai sekitar Rp14,53 triliun. 

Rudy usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat, mengungkapkan proyeksi belanja dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 mencapai Rp14,53 triliun.

Angka tersebut meningkat sekitar Rp2,836 triliun atau 24,25 persen jika dibandingkan dengan APBD Kabupaten Bogor tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp11,697 triliun.

Menurut Rudy, besarnya kebutuhan anggaran 2027 tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk melayani masyarakat Kabupaten Bogor.

"Maka pada saat ingin jalannya selesai dibangun dalam waktu satu tahun, fasilitas pendidikannya ingin dibangun selesai dalam waktu satu tahun, fasilitas kesehatannya di 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan selesai dibangun dalam waktu satu tahun, maka inilah anggaran yang kita butuhkan bersama-sama," kata Rudy.

Baca juga: Pemkab Bogor selesaikan tunda bayar 2025 lewat APBD Perubahan

Ia menjelaskan, postur Rp14,533 triliun tersebut masih berupa proyeksi belanja dalam KUA-PPAS 2027 sehingga belum menjadi angka final APBD Kabupaten Bogor tahun depan.

KUA-PPAS tersebut akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD dalam menyusun dan membahas Rancangan APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2027.

"Seluruh kebutuhan yang mendesak, seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat diusulkan semuanya, maka muncullah angka defisit tahun anggaran 2027 senilai Rp3 triliun lebih," ujar dia. 

Dalam KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp10,651 triliun dan belanja daerah Rp14,533 triliun, sehingga terdapat selisih atau defisit sebesar Rp3,882 triliun.

Pengeluaran pembiayaan Rp100 miliar tersebut disiapkan untuk pembentukan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2029.

Setelah memperhitungkan pembiayaan neto, KUA-PPAS Kabupaten Bogor tahun 2027 masih mencatatkan defisit sebesar Rp3,616 triliun.

Rudy menegaskan angka tersebut belum menggambarkan postur final APBD 2027 karena pemerintah daerah bersama DPRD masih akan kembali melakukan pembahasan dan penyesuaian ketika menyusun rancangan APBD.

"Jalan tidak akan tuntas di Kabupaten Bogor dalam waktu satu tahun, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan tidak akan tuntas dalam waktu satu tahun. Kalau ingin tuntas, inilah kebutuhan anggaran yang kita butuhkan," kata Rudy.

Pemkab Bogor akan mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) serta menerapkan Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam transaksi pertanahan.

Rudy berharap langkah tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan pada 2027 tanpa membebani masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Ia juga berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membantu membiayai sejumlah program pembangunan yang belum mampu ditanggung APBD Kabupaten Bogor.

"Mudah-mudahan walaupun defisit, kita berharap besar adanya bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, sehingga beberapa program yang belum bisa terbiayai dapat direalisasikan dalam waktu dekat, khususnya di tahun 2027," kata Rudy.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.