Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi sorotan. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai rencana tersebut membutuhkan perhitungan anggaran yang transparan dan terukur.

Peneliti Kebijakan Fiskal Celios, Galau D. Muhammad, menghitung kebutuhan anggaran program PTN gratis yang disampaikan pemerintah mencapai Rp 93,7 triliun. Angka hitungan awal tersebut setara sekitar 39% dari pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai sekitar Rp 240 triliun pada 2027.

Galau menyebutkan, estimasi biaya Rp 93,7 triliun untuk anggaran PTN gratis sekitar 140 hari anggaran pelaksanaan MBG. Perhitungan tersebut berasal dari pembagian Rp 93,7 triliun dengan pagu MBG sekitar Rp 240 triliun. Hasilnya mencapai sekitar 39%.

Jika persentase tersebut dikonversikan terhadap 365 hari dalam setahun, nilainya mencapai sekitar 142 hari dan dapat dibulatkan menjadi sekitar 140 hari atau empat bulan lebih.

“Jika mengacu pada pagu tahunan MBG di 2027, maka kebutuhan anggaran PTN gratis sekitar 140 hari operasional MBG,” kata Galau saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (24/9).

Angka ini berbeda-beda dengan perhitungan lainnya. Berdasarkan perhitungan beberapa laman kalkulator MBG, anggaran Rp 93,7 triliun ini setara 78 hari pemberian dengan asumsi satu hari pelaksanaan memerlukan dana Rp 1,2 triliun.

Galau juga menghitung Rp 93,7 triliun dengan jumlah mahasiswa yang menjadi sasaran program pemerintah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, sebelumnya mengatakan kebijakan pendidikan gratis menyasar sekitar 2,8 juta mahasiswa program diploma tiga (D3), diploma empat (D4), dan sarjana (S1). Hitung-hitungan itu membuat pemerintah perlu mengalokasikan anggaran sekitar Rp 33,5 juta per mahasiswa per tahun.

Nominal ini lebih tinggi dibandingkan estimasi Celios sebelumnya. Dalam perhitungan Celios, total anggaran untuk biaya pendidikan gratis bagi perguruan tinggi mencapai Rp 42,9 triliun per tahun ajaran.

Angka ini didapat dari total Mahasiswa PTN yang mencapai 3,38 juta orang dikalikan dengan rata-rata total biaya kuliah Rp12,7 juta per tahun ajar untuk PTN. Data rata-rata total biaya kuliah merupakan hasil Survei BPS 2018-2021 yang melibatkan 75 ribu sampel rumah tangga.

Biaya Kuliah Gratis Jangan Pangkas Tunjangan Dosen dan Fasilitas Kampus

Galau juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan pembebasan UKT tidak mengorbankan kualitas pendidikan tinggi nantinya. Pemerintah perlu menjaga remunerasi dan kesejahteraan dosen serta tenaga kependidikan ketika menjalankan program pendidikan tinggi negeri gratis.

Selain itu, pemerintah juga disebut perlu menjamin pembiayaan laboratorium, fasilitas pembelajaran, dan teknologi pendidikan tetap berjalan. Pemerintah perlu mengantisipasi risiko pengurangan anggaran untuk fungsi pendidikan tinggi lainnya ketika mengalokasikan dana untuk membebaskan UKT.

“Jangan sampai Rp 93,7 triliun ini diambil dari penganggaran eksisting yang sebenarnya sudah dialokasikan untuk fungsi-fungsi operasional pendidikan yang lain,” ujarnya.

Mendikisaintek Brian Yuliarto sebelumnya menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan skema dan hitung-hitungan anggaran untuk menggantikan pendapatan PTN yang selama ini berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penerimaan dari jalur mandiri. Anggaran pemerintah tersebut nanti digunakan untuk membiayai operasional kampus yang sebelumnya ditopang dari sumber penerimaan dari mahasiswa.

Kemendiktisaintek telah memiliki perhitungan standar biaya pendidikan untuk setiap program studi, wilayah, dan mahasiswa per tahun. Perhitungan juga meliputi berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi, mulai dari penerimaan UKT, iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di PTN.

Risiko Target Penerima Terbatas di Mahasiswa Baru dan Desil 4

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga telah menghitung standar biaya tersebut sejak 2024 dan menggunakannya sebagai salah satu acuan dalam menyusun kebutuhan anggaran pendidikan tinggi gratis. Brian mengatakan pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi dalam penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.

Opsi tersebut antara lain memberikan akses gratis kepada seluruh mahasiswa, menerapkannya secara bertahap dengan memprioritaskan mahasiswa baru, atau menentukan penerima berdasarkan kelompok desil tertentu.

“Ada beberapa hitungan-hitungan, bisa semua siswa, bisa PTN, kemudian bisa barangkali yang mahasiswa baru terlebih dulu, atau yang desil 4 dulu,” kata Brian di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (23/9).

Brian belum dapat memastikan kapan waktu implementasi kebijakan biaya pendidikan gratis di universitas negeri. Ia mengatakan pemerintah juga masih membahas waktu penerapan program pendidikan gratis tersebut.

Merespons pernyataan Brian, Galau D. Muhammad, menilai dua indikator tersebut belum cukup untuk menangkap seluruh kelompok mahasiswa yang mengalami kerentanan ekonomi.

Mahasiswa yang sudah berada di semester akhir, misalnya, dapat mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan meskipun mereka tidak termasuk dalam kategori sasaran mahasiswa baru. Kondisi serupa dapat terjadi pada mahasiswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menghadapi keterbatasan akses terhadap perguruan tinggi.

Galau juga menilai status desil ekonomi tidak selalu menggambarkan seluruh kondisi kerentanan mahasiswa. Keluarga yang berada pada desil 6 atau 7, misalnya, tetap dapat menghadapi kerentanan ekonomi tertentu yang membuat biaya pendidikan tinggi menjadi beban.

Ia meminta pemerintah menggunakan indikator yang lebih luas untuk menentukan penerima manfaat program pendidikan tinggi gratis. Menurut Galau, pemerintah dapat mempertimbangkan risiko putus kuliah, kondisi ekonomi mahasiswa, lokasi geografis, serta akses terhadap perguruan tinggi dalam menentukan sasaran program.

“Semisal yang menjadi target penerima manfaat hanya menyasar pada dua opsi saja, sangat disayangkan. Menurut saya perlu pemetaan mahasiswa yang memiliki tingkat risiko putus kuliah atau drop out (DO) paling tinggi,” kata Galau.

Lebih jauh, pemerintah juga dapat memanfaatkan data calon mahasiswa baru yang tidak melakukan daftar ulang setelah diterima melalui jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dan kelompok mahasiswa yang menghadapi persoalan pembiayaan pendidikan.

“Ada mereka yang dinyatakan lolos SBMPTN namun tidak mendaftarulang, itu juga bisa didata, siapa saja dan dari daerah mana saja,” ujar Galau.