Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto membawa sejumlah cita-cita besar bagi Tanah Air. Salah satu cita-cita tersebut adalah membangun fondasi kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan melalui pembangunan manusia.

Dalam upaya mewujudkan impian tersebut, strategi yang diluncurkan pemerintah adalah penyediaan layanan dasar yang memberikan jaminan gizi.

Ini tercermin dalam program andalannya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini berupaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis kepada peserta didik, anak berusia di bawah lima tahun, hingga ibu menyusui.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menuju momentum dua tahun pemerintahan Prabowo di akhir Oktober 2026, dan hampir dua tahun pula pelaksanaan MBG, pemerintah mengungkap sejumlah dampak yang sudah diwujudkan oleh program ini.

Jika dibandingkan ketika awal diluncurkan pada Januari 2025, jumlah penerima manfaat MBG kini telah meningkat pesat.

Per 31 Agustus 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program MBG telah menjangkau sebanyak 56,99 juta penerima manfaat. Artinya, telah tercapai sekitar 76,45 persen dari target penerima manfaat yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 74,56 juta.

Secara khusus pada kelompok peserta didik yang dijangkau melalui perantara satuan pendidikan, BGN juga sempat merilis jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan layanan MBG.

Per data yang dirilis BGN pada 10 September 2026, sekitar 340 ribu dari total 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia telah menerima layanan MBG.

Para penerima manfaat ini mendapatkan layanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Di bawah pembinaan BGN, SPPG menjadi unit pelaksana atau pusat dapur umum yang bertugas dalam proses produksi hingga distribusi makanan.

Pada Jumat (2/10) lalu, BGN umumkan perluasan layanan melalui pembukaan 480 SPPG baru di 16 provinsi Indonesia bagian Timur. Wilayah-wilayah ini mencakup wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.

Dengan adanya penambahan ini, jumlah SPPG yang beroperasi pun menginjak angka 27 ribu unit.

"Peresmian ini sekaligus menandai berlanjutnya proses aktivasi dapur yang sebelumnya sempat melalui masa moratorium. Dengan diresmikan ratusan unit baru ini, total dapur SPPG yang kini telah beroperasi di seluruh Indonesia mencapai 27.022 unit," tulis BGN melalui akun Instagram resmi, Sabtu (3/10).

Selain itu, total sajian MBG yang disalurkan sejak awal peluncuran bahkan telah mencapai lebih dari 8,3 miliar porsi. Data ini didasari dari keterangan Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Sabtu (23/5).

Per data yang dirilis BGN pada 10 September 2026, sekitar 340 ribu dari total 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia telah menerima layanan MBG. (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)

Dampak ke Penerima Manfaat

Menu MBG yang disajikan secara rutin pun diklaim telah menghasilkan dampak signifikan terhadap kebiasaan asupan makanan para penerima manfaat. Hal ini misalnya terlihat dari hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipaparkan eks Kepala Bakom Pemerintah RI Muhammad Qodari, Kamis (18/6) lalu.

Qodari menyebut hasil riset Bappenas menunjukkan adanya peningkatan konsumsi buah-buahan pada peserta didik, terlebih sejak mereka menerima MBG.

"Kalau kita bicara Vitamin C, bicara buah bagus untuk pencernaan, ternyata anak-anak kita dulu itu sedikit sekali yang makan buah. Mayoritas nggak makan buah, sekarang sudah naik 58 persen dari 26 persen ke 84 persen," ujar Qodari.

Peningkatan tersebut menunjukkan anak-anak sekolah semakin mendapatkan berbagai jenis vitamin serta serat yang terkandung dalam buah.

Namun, tak hanya asupan buah-buahan, riset juga menunjukkan adanya peningkatan konsumsi protein hewani pada penerima manfaat MBG yang duduk di bangku sekolah. Peningkatan terlihat dari angka 65 persen menjadi 90 persen.

Adanya layanan MBG di sekolah juga membantu para peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar dengan kondisi kenyang.

Qodari melaporkan bahwa setelah adanya MBG, jumlah siswa yang mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan kondisi kenyang pun meningkat. Kenaikan tercatat dari angka 43 persen hingga kini menjadi 84 persen.

Dampak MBG yang terlihat di lingkungan sekolah tercermin pula pada peningkatan fokus dan semangat belajar peserta didik. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 24 Rufei, Kota Sorong, Sientje Martentji Ajomi.

"Kami melihat perubahan besar dalam semangat belajar mereka. Anak-anak lebih fokus di kelas, lebih aktif bertanya, dan lebih ceria sepanjang hari. Harapan kami, program ini terus berlanjut guna melengkapi asupan gizi mereka," ungkap Sientje, dilansir dari detik.

Keterangan ini juga diperkuat oleh temuan survei evaluasi implementasi kerangka Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Survei ini melibatkan 1.203.309 responden peserta didik nasional pada periode Mei-Juni 2025 hingga November-Desember 2025.

Temuannya menunjukkan adanya rata-rata penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG sebesar 2.37 poin persentase lebih tinggi dibanding sekolah yang bukan penerima MBG. Perbedaan persentase antara kedua kelompok tersebut juga dilaporkan lebih signifikan di wilayah Indonesia Timur.

Perubahan kebiasaan belajar juga didampingi dengan tumbuhnya kebiasaan hidup bersih dan sehat serta pengetahuan siswa akan gizi.

Sementara itu, dampak dari program prioritas pemerintah ini juga terlihat pada perekonomian masyarakat. Ini terlihat misalnya dari menguatnya ketahanan ekonomi keluarga.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa MBG berdampak pada penurunan beban pengeluaran rumah tangga. Ini dikarenakan masyarakat dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan harian sehingga pendapatan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.

"Program MBG menurunkan beban konsumsi makanan rumah tangga. Sisa pendapatan yang dimiliki keluarga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," jelas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dilansir dari laman resmi BGN.

BGN melaporkan sebanyak 1.285.250 tenaga kerja terlibat dalam operasional program MBG. (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)

MBG Penggerak Ekonomi

Selain itu, MBG juga berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan ribuan pemasok bahan pangan dan jasa pendukung.

BGN melaporkan sebanyak 1.285.250 tenaga kerja terlibat dalam operasional program MBG. Tentunya ini menandakan banyaknya lapangan kerja baru yang terbuka dari adanya program ini. Sedangkan, dalam rantai pasokan MBG, BGN melibatkan 142.387 sebagai penyuplai.

Angka 142 ribu ini meliputi 59.291 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 13.306 koperasi, 690 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 1.410 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 157 BUMDes Bersama (BUMDesma), dan 66.903 penyuplai lainnya.

Menuju momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan dua tahun peluncuran program, sejumlah pengamat menyampaikan pandangannya soal pencapaian MBG.

Peneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai bahwa program ini merupakan terobosan baru jika dilihat dari sasaran penerima manfaatnya.

"Kali ini MBG menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Ini sebuah terobosan terbaru untuk pemerintahan yang selama ini bisa berdiri. Baru ada program saat ini, maka wajar ketika mereka mengklaim sebagai program keberhasilan," ujar Riko kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/10).

Ke depannya, masih terdapat ruang perkembangan program yang dapat difokuskan oleh BGN, menurutnya. Ini berkaitan dengan penyesuaian sasaran penerima manfaat kepada mereka yang lebih membutuhkan.

"Pindahkan semua ke kawasan yang kita nyatakan daerah tertinggal. Jika pun mau tetap di Jabodetabek, disisir kepada sekolah-sekolah yang jauh lebih membutuhkan. Tidak semua sekolah itu pasti membutuhkan. Kita bisa sisir kepada kelompok-kelompoknya," ungkapnya.

Terkait sasaran penerima manfaat, BGN sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka tak akan hanya memperhatikan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani. Melainkan, akan mempertimbangkan pula prioritas dan kondisi wilayah.

Misalnya, pada awal September lalu, BGN baru saja mencoret sebanyak 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG. Keputusan ini mayoritas menyasar pada sekolah-sekolah yang dinilai telah mampu membiayai kebutuhan pendidikannya secara mandiri, misalnya sekolah swasta bertaraf internasional.

Selanjutnya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah melihat program ini juga telah cukup berdampak secara positif, terlebih kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Ya, dampaknya relatif positif. Artinya kan memang MBG itu dibutuhkan oleh masyarakat. Khususnya masyarakat desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, kan. Jadi, masyarakat itu sangat membutuhkan adanya MBG itu," ujar Trubus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/10).

Salah satu penanda dari dampak positif MBG, sebutnya, adalah terkait jumlah penerima manfaat. Namun, untuk memastikan semakin optimalnya pelaksanaan program MBG di masa mendatang, Trubus mengatakan perlunya keterlibatan pemerintah daerah.

"Menurut saya, dampaknya positif dalam arti bahwa jumlah penerimanya makin hari makin banyak. Pemerintah daerah itu kan bisa Bupati, Walikota, kemudian Gubernur. Di situ kan masing-masing ada DPRD. Harusnya itu dilibatkan dalam pelaksanaan MBG itu. Sehingga berjalan optimal," katanya.

Rekomendasi terkait pelibatan pemerintah daerah tampaknya semakin digencarkan oleh BGN. Kepala BGN Sudaryono, pada Jumat (2/10), menyampaikan permintaannya kepada pemerintah daerah untuk berkontribusi pada program MBG melalui inspeksi mendadak (sidak) SPPG. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

"Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah [pemda] kami mohon semua inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi, ada check-list [daftar] apa yang harus ada dan tidak ada [di SPPG]. Kami minta untuk disidak kebersihan dan kedisiplinannya, sekolah-sekolahnya," ujar Sudaryono.

Tentunya, program MBG masih memiliki ruang besar untuk berkembang ke depannya. Dengan adanya keterlibatan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga akademisi, program MBG diharapkan dapat semakin optimal dan dapat mencapai tujuannya dalam membangun sumber daya manusia yang semakin berkualitas.

(mou/har)