Kamis, 24 September 2026 - 15:34 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dijadwalkan rampung pada Oktober 2026.

Baca Juga

Dasco mengatakan masih terdapat perbedaan-perbedaan pendapat antara federasi-federasi buruh dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Maka dari itu, menurut dia, DPR RI akan memediasi terlebih dahulu untuk mempertemukan kesepakatan buruh dan pengusaha untuk RUU tersebut.

Baca Juga

"Akan dimediasi oleh DPR dan kemudian berkoordinasi dengan pemerintah," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 24 September 2026.

Menurut ia, hal-hal yang belum mencapai titik temu antara buruh dan pengusaha hanya tinggal sedikit lagi.

Baca Juga

Untuk itu, ia berharap RUU itu bisa selesai pada waktunya. "Kita harapkan Oktober, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi dapat kita selesaikan dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mendesak DPR RI untuk betul-betul merespons usulan buruh agar dimasukkan ke draf Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan atau mereka menyampaikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani yang mewakili KBPBI, menyampaikan bahwa draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diterima oleh pihaknya dari DPR RI mengecewakan kelompok buruh.

Untuk itu, ia pun memberi tenggat waktu kepada DPR hingga 22 September untuk memberikan draf yang sesuai dengan harapannya.

"Kami ingin berharap pemerintah dan DPR untuk segera merespons. Karena kami tahu betul risiko mengerahkan massa besar-besaran ke Jakarta cukup besar," kata Andi usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Adapun beberapa hal di dalam draf RUU belum sesuai dengan tuntutan buruh, antara lain soal pengupahan, ketentuan kontrak, sistem alih daya (outsourcing), hingga pekerja platform.

Buruh menyatakan aspirasi yang disampaikan ke DPR adalah amanat dan aspirasi dari para buruh agar undang-undang yang diciptakan bisa adil dan bermartabat bagi kaum buruh di Indonesia. (Ant)

Viral! Temuan Fasilitas Bak Apartemen di Lapas Cibinong, Begini Respons Dasco

Dasco meminta komisi terkait di DPR untuk mendalami temuan dari Ombudsman Republik Indonesia soal dugaan fasilitas berstandar apartemen di Lapas Cibinong, Bogor.

VIVA.co.id

24 September 2026