Jakarta (ANTARA) - Bulan Agustus selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Bendera Merah Putih berkibar di halaman rumah, berbagai perlombaan digelar di lingkungan masyarakat, dan semangat kebangsaan kembali menguat. Setiap tahun, kita diajak mengenang perjuangan para pendiri bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi menghadirkan Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Setelah lebih dari delapan dekade kemerdekaan, tantangan bangsa tentu berubah. Jika dahulu perjuangan dilakukan di medan perang, hari ini perjuangan hadir dalam bentuk yang berbeda, yaitu membangun Indonesia agar semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Mengisi kemerdekaan bukan lagi hanya soal mempertahankan kedaulatan wilayah, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut mengisi kemerdekaan? Jawabannya mungkin lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Salah satunya adalah bersedia memberikan data yang benar ketika negara membutuhkannya.

Di bulan Agustus ini, Badan Pusat Statistik (BPS) berada pada periode akhir lapangan dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026, sebuah kegiatan nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret seluruh aktivitas ekonomi Indonesia. Sekilas, kegiatan ini mungkin hanya terlihat sebagai pendataan biasa. Padahal, di balik setiap pertanyaan yang diajukan petugas sensus terdapat fondasi penting bagi lahirnya berbagai kebijakan publik yang akan memengaruhi arah pembangunan Indonesia selama bertahun-tahun ke depan.

Kita sering mendengar istilah evidence-based policymaking, yaitu proses penyusunan kebijakan yang didasarkan pada bukti dan data, bukan semata-mata asumsi ataupun intuisi. Dalam tata kelola pemerintahan modern, pendekatan ini telah menjadi standar. Pemerintah perlu mengetahui bagaimana kondisi riil perekonomian, sektor usaha mana yang berkembang, wilayah mana yang membutuhkan dukungan lebih besar, hingga bagaimana transformasi digital mengubah wajah dunia usaha. Semua itu hanya dapat diketahui apabila tersedia data yang akurat, lengkap, dan mutakhir.

Indonesia, saat ini sedang mengalami transformasi ekonomi yang berlangsung sangat cepat. Jutaan pelaku usaha mikro telah memasarkan produknya melalui platform digital. Transaksi keuangan semakin bergeser ke layanan elektronik. Ekonomi kreatif berkembang pesat. Profesi-profesi baru lahir dari ekonomi digital dan gig economy. Sementara itu, banyak pola usaha konvensional juga terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Perubahan tersebut berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan data administrasi untuk merekamnya. Karena itulah Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting. Sensus ini tidak sekadar menghitung jumlah usaha, tetapi memotret wajah baru perekonomian Indonesia secara utuh. Hasilnya akan menjadi benchmark database yang digunakan sebagai dasar penyusunan statistik ekonomi nasional selama satu dekade mendatang.

Bagi pemerintah, data tersebut menjadi pijakan dalam merancang kebijakan pengembangan UMKM, investasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan wilayah. Bagi dunia usaha, statistik resmi membantu mengurangi ketidakpastian dalam mengambil keputusan investasi. Bagi akademisi, data berkualitas meningkatkan kualitas riset. Sementara bagi masyarakat luas, statistik yang baik akan bermuara pada kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

Sayangnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh metodologi yang baik ataupun kecanggihan teknologi. Salah satu faktor yang paling menentukan justru adalah partisipasi masyarakat.

Masih ada pelaku usaha yang merasa khawatir menerima petugas sensus karena mengira informasi yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan ataupun pengawasan. Sebagian lainnya menganggap pendataan tersebut tidak memberikan manfaat langsung, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi.

Padahal, persepsi tersebut tidaklah tepat. Undang-Undang Statistik telah mengatur bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Data responden dijaga kerahasiaannya dan hanya dipublikasikan dalam bentuk agregat, sehingga tidak dapat mengungkap identitas usaha secara individual. Tujuan sensus bukan untuk memeriksa ataupun menilai suatu usaha, melainkan untuk menghasilkan statistik resmi yang dapat dipercaya sebagai dasar pembangunan nasional.

Statistik, sesungguhnya menyerupai sebuah mozaik raksasa. Setiap usaha menyumbangkan satu kepingan kecil gambar. Ketika satu atau dua kepingan hilang, mungkin gambarnya masih terlihat. Namun, apabila jutaan kepingan tidak pernah terkumpul, gambar besar yang dihasilkan menjadi kabur. Pemerintah pun berisiko mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak utuh.

Bayangkan, apabila sebagian besar pelaku usaha digital tidak tercatat. Atau jutaan usaha rumah tangga di perkotaan tidak pernah masuk dalam pendataan. Bisa jadi sektor-sektor tersebut menjadi "tidak terlihat" dalam statistik nasional. Akibatnya, kebijakan yang dirancang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Itulah mengapa statistik resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sering disebut sebagai global public good. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh dunia usaha, akademisi, investor, media, hingga masyarakat luas. Statistik yang berkualitas meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan.

Pada akhirnya, kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki suatu negara. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa data merupakan salah satu infrastruktur pembangunan yang paling penting, meskipun tidak kasat mata. Jalan raya, pelabuhan, bendungan, ataupun jaringan internet memang dapat dilihat secara fisik. Namun, di balik setiap pembangunan tersebut selalu ada data yang menjadi dasar penentuan lokasi, kebutuhan, prioritas, hingga evaluasinya.

Tanpa data yang baik, pembangunan berisiko kehilangan arah. Oleh karena itu, ketika petugas Sensus Ekonomi datang ke tempat usaha pada bulan Agustus ini, sesungguhnya mereka tidak hanya sedang mengumpulkan angka-angka. Mereka sedang membantu membangun fondasi informasi yang akan digunakan untuk merancang masa depan Indonesia.

Menerima kehadiran petugas sensus, meluangkan waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dengan jujur, serta memberikan informasi yang lengkap mungkin terdengar sederhana. Namun, justru dari tindakan sederhana itulah lahir statistik yang berkualitas.

Partisipasi masyarakat menjadi investasi bersama. Semakin tinggi tingkat respons responden, semakin baik pula kualitas data yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin banyak usaha yang tidak terdata, semakin besar pula risiko munculnya nonresponse bias, yaitu kondisi ketika statistik tidak lagi mampu menggambarkan keadaan sebenarnya.

Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa semangat gotong royong tidak pernah hilang. Dahulu, gotong royong diwujudkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Hari ini, semangat yang sama dapat diwujudkan dengan berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing-masing.

Ada yang berkontribusi melalui inovasi. Ada yang membangun pendidikan. Ada yang menciptakan lapangan pekerjaan. Ada pula yang memberikan pelayanan publik terbaik. Dan bagi setiap pelaku usaha, salah satu bentuk kontribusi nyata adalah menyediakan data yang benar melalui Sensus Ekonomi 2026.

Mari kita sambut para petugas sensus dengan baik. Berikan informasi yang benar, lengkap, dan apa adanya. Tidak kalah penting, mari mengajak keluarga, kolega, rekan bisnis, komunitas usaha, maupun pelaku UMKM di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin kuat fondasi statistik Indonesia. Semakin kuat statistik Indonesia, semakin baik pula kualitas kebijakan yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kemerdekaan bukan hanya warisan yang kita nikmati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diisi oleh setiap generasi. Mengibarkan bendera adalah simbol kecintaan kepada tanah air. Namun, menerima petugas sensus, memberikan data yang benar, dan mengajak orang lain untuk ikut berpartisipasi adalah bentuk lain dari cinta kepada Indonesia.

Karena pada akhirnya, membangun bangsa bukan hanya tugas pemerintah. Pembangunan adalah hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat yang memiliki sense of ownership terhadap masa depan negeri ini.

Mungkin kita tidak semua menjadi pembuat kebijakan. Tidak semua menjadi menteri, ekonom, atau pengambil keputusan. Tetapi kita semua dapat berkontribusi agar kebijakan yang lahir menjadi lebih tepat sasaran.

Dan kontribusi itu bisa dimulai dari sebuah jawaban yang jujur ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 mengetuk pintu usaha kita.

Di situlah, kemerdekaan menemukan makna barunya. Bukan hanya bebas menentukan masa depan bangsa, tetapi juga bersama-sama menyediakan data yang membuat masa depan itu dapat dirancang dengan lebih baik.

*) Nuri Taufiq merupakan analis data di Badan Pusat Statistik (BPS)

Editor: Masuki M Astro

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.