Dedi Mulyadi Usul Batas Gaji Penerima KIP Kuliah Naik Jadi Rp10 Juta
Selasa, 11 Agustus 2026, 22:10 WIB
Warta Ekonomi, Bandung -
BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong pemerintah memperluas akses Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan menaikkan batas penghasilan orangtua bagi mahasiswa penerima bantuan pendidikan tersebut.
Dedi mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi agar pemerintah mengubah ketentuan penghasilan orangtua penerima KIP Kuliah. Ia menilai batas penghasilan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau mahasiswa yang menghadapi biaya kuliah dan kebutuhan hidup tinggi.
"Saya usul agar nanti ketentuannya di bawah Rp10 juta boleh dapat KIP," kata Dedi saat memberikan kuliah umum kepada ribuan mahasiswa baru dalam rangka Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Penerimaan Raya Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran (Prabu) Tahun Akademik 2026/2027 di Bandung, Senin (10/8/2026).
Tahun ini, pemerintah menetapkan syarat penghasilan orangtua penerima KIP Kuliah berada di bawah upah minimum provinsi (UMP) di domisili mahasiswa. Di Jawa Barat, ketentuan tersebut membuat gabungan penghasilan orangtua yang memenuhi syarat berada di bawah sekitar Rp2,3 juta.
Dedi menyampaikan usulan itu setelah sejumlah mahasiswa mengeluhkan beban biaya pendidikan kepada dirinya. Mereka menyoroti besarnya Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya tempat tinggal, hingga kebutuhan sehari-hari selama menempuh pendidikan di kawasan Jatinangor.
Keluhan juga datang dari mahasiswa yang masuk melalui jalur prestasi dan mahasiswa penyandang disabilitas.
Menurut Dedi, kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi alasan mahasiswa menghentikan pendidikan tinggi.
Ia meminta mahasiswa tetap mempertahankan tekad menyelesaikan pendidikan meski menghadapi keterbatasan ekonomi. Dedi menilai mahasiswa dapat mencari berbagai solusi untuk mengatasi kebutuhan biaya selama kuliah.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga memberikan bantuan kepada sejumlah mahasiswa. Bantuan itu mencakup biaya kos selama dua tahun, biaya kuliah gratis selama lima semester, serta modal usaha Rp5 juta bagi mahasiswa yang ingin menjalankan usaha kecil untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup selama kuliah.
Dedi menegaskan pemerintah perlu memastikan mahasiswa tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi hanya karena persoalan biaya.
"Jangan hanya mengejar gelar akademik namun perbanyak pengalaman selama menjadi mahasiswa. Jadikanlah kesulitan itu sahabat agar Anda menjadi orang yang mampu, tidak mengalami masalah ketika berhadapan dengan kesulitan. Musuh jangan dijauhi, tapi jadikan temannya," ujar Dedi.
Dalam sesi dialog, mahasiswa asal Depok bernama Livy meminta Dedi memperbaiki kondisi jalan di kawasan Jatinangor, terutama jalan yang berada di sekitar lingkungan kampus.
Dedi menjelaskan bahwa sebagian ruas jalan yang mahasiswa keluhkan merupakan jalan nasional sehingga pemerintah pusat memegang kewenangan atas pengelolaannya.
Meski begitu, Dedi menyatakan akan berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencari solusi. Ia juga membuka peluang Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut menangani perbaikan jika pemerintah pusat memberikan izin.
"Kalau diizinkan tahun depan kinclong. Tapi warga kampus juga harus ikut menjaga kebersihan lingkungan," tegasnya.
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Disebut Gagal, Elektabilitas Dedi Mulyadi Melonjak
Baca Juga: Ini yang Akan Dilakukan Dedi Mulyadi Usai Ungguli Prabowo
Mahasiswi kedokteran hewan bernama Keisya juga menyampaikan kegelisahannya mengenai rendahnya minat masyarakat terhadap bidang kedokteran hewan dibandingkan kedokteran umum.
Keisya mengaku ingin berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman satwa Indonesia, termasuk melalui pendataan hewan endemik. Namun, ia merasa bidang yang dipilihnya masih kerap dipandang sebelah mata.
Dedi meminta Keisya tidak meragukan prospek profesi dokter hewan. Ia menyebut kebutuhan dokter hewan cukup besar di perusahaan swasta, BUMN, hingga instansi pemerintahan.
"Peluang ekonomi profesi tersebut juga terbuka luas sehingga mahasiswa tidak perlu mengukur masa depan hanya berdasarkan popularitas suatu jurusan,"pungkasnya
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.