Teheran (ANTARA) - Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran membantah laporan media yang menyebut Iran akan mengambil tindakan militer sebagai respons terhadap sanksi terbaru Amerika Serikat (AS) yang menargetkan penerbangan Iran.

Sebelumnya, menanggapi sanksi baru AS terhadap penerbangan Iran, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei mengatakan bahwa jika negara-negara kawasan bergabung dengan sanksi AS yang melarang penerbangan dari dan menuju Iran, bandara di negara-negara tersebut "tidak akan lagi dapat mengoperasikan penerbangan."

"Publikasi media mengenai sejumlah kutipan palsu dan penafsiran keliru terkait pernyataan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi mengenai penerbangan telah menimbulkan pertanyaan," kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Kami membantah klaim bahwa Iran akan mengambil tindakan militer sebagai respons terhadap pemberlakuan sanksi terbaru terhadap penerbangan Iran," imbuh pernyataan dewan itu.

Dewan tersebut mencatat bahwa Iran saat ini tengah berunding dengan sejumlah negara untuk mencabut pembatasan tertentu terhadap penerbangan.

"Ada sejumlah skenario tindakan balasan yang dapat diterapkan terhadap bandara tertentu jika diperlukan, meskipun kami tentu berharap hal itu tidak sampai terjadi," imbuh dewan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan bahwa mulai 23 September, maskapai penerbangan Iran tidak lagi dapat mengoperasikan penerbangan dan akan ditolak dari layanan di darat akibat sanksi tersebut.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti

Baca juga: Irak nego dengan AS agar tak sanksi bandara yang layani maskapai Iran

Baca juga: Iran peringatkan larangan maskapai bisa hentikan penerbangan regional

Penerjemah: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.