Dinas Penanaman Modal Sulteng ungkap lonjakan permohonan izin sektor kelautan

2026-09-07 11:15

Dinas Penanaman Modal Sulteng ungkap lonjakan permohonan izin sektor kelautan

Senin, 7 September 2026 18:15 WIB

Kepala DPMPTSP Sulteng Moh. Rifani Pakamundi (ANTARA/Muhammad Rifki)

Palu (ANTARA) -

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap adanya lonjakan permohonan izin usaha dari sektor kelautan pada triwulan II 2026 dibanding triwulan I 2026.

Kepala DPMPTSP Sulawesi Tengah Moh. Rifani Pakamundi di Palu, Senin, menyatakan kenaikan drastis permohonan perizinan berusaha hingga 127 persen pada triwulan II 2026 dibanding triwulan I 2026 yang didorong oleh formalisasi nelayan di wilayah kepulauan.

Berdasarkan analisis sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), total permohonan izin selama Semester I 2026 mencapai 53.364 permohonan. Terjadi lonjakan sebesar 17.588 permohonan pada Triwulan II dibanding Triwulan I.

Menurut dia, sebesar 58,5 persen dari total kenaikan di kuartal kedua tersebut hanya disumbangkan oleh dua kabupaten kepulauan, yakni Kabupaten Banggai Laut dengan tambahan 6.215 izin sebesar 35,3 persen dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 4.071 izin sebesar 23,1 persen.

“Melonjaknya permohonan izin dari wilayah Banggai Raya merupakan hasil dari program penjangkauan (targeted program) formalisasi nelayan dan pengolahan hasil laut oleh pemerintah daerah setempat,” jelasnya.

Hal ini dibuktikan dari rincian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan entitas terbanyak se-provinsi. KBLI Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan menempati posisi puncak dengan 5.689 entitas, disusul Perdagangan Eceran Makanan Tradisional yakni 4.226 entitas, dan Pengolahan-Pengawetan Ikan yakni 2.567 entitas.

Selain itu, tiga sektor pengampu terbesar juga mencerminkan dominasi ekonomi maritim dan jasa yakni Kementerian Perdagangan sebanyak 15.072 izin, Kelautan dan Perikanan sebanyak 10.771 izin serta Pariwisata 7.876 izin.

“Tiga sektor ini menguasai 63,20 persen dari seluruh permohonan," ujarnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun investasi secara nilai rupiah didominasi sektor ekstraktif tambang, struktur partisipasi ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah justru digerakkan oleh sektor maritim dan UMKM riil.

Pemprov Sulteng berencana mereplikasi skema formalisasi nelayan berbasis pendampingan lapangan ini ke daerah pesisir lain seperti Toli-Toli, Buol dan Donggala pada Semester II 2026.