Mataram (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, minta seluruh masyarakat tidak terpengaruh hoaks dan tidak menolak pelaksanaan program vaksinasi HVP (human papillomavirus) bagi anak perempuan usia 11 tahun atau kelas V sekolah dasar (SD).

"Program itu diberikan pemerintah secara gratis untuk melindungi masa depan kesehatan anak serta membentuk kekebalan kelompok (herd immunity)," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Emirald Isfihan di Mataram, Senin.

Pernyataan itu disampaikan menyikapi adanya penolakan orang tua untuk memberikan vaksinasi HVP untuk mencegah infeksi virus yang menjadi penyebab utama kanker serviks atau leher rahim.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari cakupan pelaksanaan pada tahun 2025 sebesar 79 persen. Untuk tahun 2026, cakupan diharapkan bisa mencapai 100 persen dari target sebanyak 7.851 anak pada sekitar 202 sekolah negeri swasta se-Kota Mataram.

Sebanyak 7.851 anak itu terdiri atas, siswa perempuan kelas V atau usia 11 tahun dengan target sasaran 4.093 anak dan remaja perempuan usia 15 tahun atau siswa SMP kelas IX atau anak yang sebelumnya belum pernah menerima vaksin HPV melalui program imunisasi kejar sebanyak 3.758 anak.

Dikatakan, program imunisasi itu dirancang demi kebaikan dan perlindungan kesehatan anak dalam jangka panjang. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi menyesatkan atau hoaks yang beredar di tengah publik.

Baca juga: Dinkes Mataram menggelar program vaksinasi HPV untuk siswa SD

"Kami berharap jangan ada resistensi, jangan ada hoaks yang mengatakan vaksin ini berbahaya. Yakin saja terhadap program ini, dan ini sangat baik untuk kesehatan dan masa depan anak-anak kita," katanya.

Di sisi lain, Emirald juga menyoroti adanya kecenderungan sebagian orang tua yang menolak vaksinasi akibat terpengaruh informasi yang menakutkan sejak awal.

Padahal, penolakan dari satu atau dua pihak dapat berdampak pada efektivitas sistem kekebalan kelompok di masyarakat.

Baca juga: Dinkes Mataram siap mendukung pengembangan aplikasi SATUSEHAT

"Kalau memang butuh sosialisasi lebih, kami siap hadirkan ahlinya untuk mensosialisasikan. Yang penting jangan ada penolakan, karena kalau satu yang kena, nanti berdampak kepada sistem kesehatan dan herd immunity kelompok," katanya.

Terkait dengan itu, Dinas Kesehatan berharap seluruh elemen masyarakat dan pihak sekolah dapat mendukung penuh keberlangsungan program imunisasi tersebut yang dirangkaikan dengan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) yang sudah dimulai sejak 1 Agustus 2026, agar anak-anak terhindar dari berbagai ancaman penyakit di masa depan.

Pewarta : Nirkomala
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026