Aimas (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menyebutkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) harus menjadi wadah penguatan profesi dan pengabdian guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah itu.

Kepala Disdikbud Kabupaten Sorong Andreas Taa di Aimas, Selasa, mengatakan PGRI organisasi profesi yang menjadi wadah konsolidasi para guru.

"PGRI bukan organisasi politik, tetapi organisasi profesi. Anggotanya adalah seluruh guru di Kabupaten Sorong," katanya saat menghadiri rapat kerja perdana PGRI Kabupaten Sorong.

Ia mengatakan rapat kerja tersebut menjadi kesempatan bagi pengurus PGRI untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan organisasi dan meningkatkan profesionalisme anggotanya.

Menurut dia, guru harus memandang profesinya sebagai bentuk pengabdian dan panggilan jiwa untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, termasuk di wilayah pedalaman dan daerah yang memiliki tantangan akses.

"Kita berharap mereka sebagai tujuan utama profesi guru melihat profesinya sebagai pelayanan dengan hati, berangkat dari panggilan jiwa dan mengabdi di daerah-daerah pedalaman," ujarnya.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru saat ini juga semakin baik melalui berbagai skema tunjangan yang diberikan pemerintah pusat, termasuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi guru yang memenuhi persyaratan.

Andreas menjelaskan tambahan penghasilan guru tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta disalurkan langsung ke rekening guru yang memenuhi ketentuan.

Terkait dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap pembangunan sekretariat PGRI, dia mengatakan hal tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Menurut dia, PGRI terlebih dahulu perlu memiliki lahan sebagai lokasi pembangunan sekretariat agar organisasi tersebut memiliki tempat untuk berkonsultasi dan menjalankan kegiatan.

"Kalau PGRI punya tanah dulu supaya mereka ada tempat sebagai wadah untuk konsultasi. Selama ini mereka menggunakan sekolah-sekolah," katanya.

Pemerintah Kabupaten Sorong pada prinsipnya dapat mempertimbangkan dukungan terhadap kebutuhan organisasi tersebut setelah PGRI memiliki lokasi yang jelas.

Ketua PGRI Kabupaten Sorong Karolina Jitmau mengatakan organisasi tersebut menggelar rapat kerja perdana untuk menyusun program kerja selama satu tahun ke depan.

Menurut dia, rapat kerja itu bagian dari agenda program organisasi yang diturunkan dari tingkat pusat hingga provinsi dan kemudian dilaksanakan oleh pengurus di tingkat kabupaten.

"Rapat kerja ini kami lakukan untuk merancang program-program yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Programnya berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dan kemajuan PGRI di Kabupaten Sorong," katanya.

Menurut dia, penyusunan program kerja dilakukan dengan menghimpun usulan dari 11 cabang PGRI yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sorong.

Usulan tersebut kemudian akan diselaraskan dengan program yang telah disiapkan pengurus PGRI Kabupaten Sorong.

"Kami memperhatikan kualitas guru, kesejahteraan, keamanan, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan guru," ujarnya.

Karolina menambahkan PGRI juga akan berkoordinasi dengan Disdikbud Kabupaten Sorong terkait berbagai persoalan guru, termasuk masalah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum terakomodasi.

Menurut dia, setiap persoalan yang dihadapi para guru harus diselesaikan melalui koordinasi dan upaya bersama untuk mencari jalan keluar.

"Kami tidak ingin saling menyalahkan, tetapi bersama-sama mencari solusi," katanya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.