Diskominfo Batam terus pantau 48 CCTV, demi respons cepat keadaan darurat

2026-08-10 08:37

Diskominfo Batam terus pantau 48 CCTV, demi respons cepat keadaan darurat

Senin, 10 Agustus 2026 15:37 WIB

Kepala Diskominfo Batam Rudi Panjaitan. (ANTARA/HO-Diskominfo Batam)

Batam (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan 48 unit kamera closed-circuit television (CCTV) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dipantau secara terpusat selama 24 jam untuk mendukung keamanan dan siaga merespon keadaan darurat.

Kepala Diskominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan seluruh CCTV tersebut tersebar di 24 titik fasilitas publik, seperti ruas jalan kota, taman kota, hingga kawasan pusat pemerintahan.

“Semua CCTV yang ada kita pantau secara terpusat selama 24 jam melalui ruang kontrol Diskominfo di Gedung Pemko Batam,” kata Rudi saat dikonfirmasi di Batam, Senin.

Ia mengatakan pemantauan tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah merespons kejadian darurat, memantau kecelakaan lalu lintas, serta mendukung pengawasan keamanan di sejumlah kawasan publik.

“Keberadaan CCTV juga dapat membantu pemerintah memperoleh informasi secara lebih cepat ketika terjadi suatu kejadian di lokasi yang terpantau kamera,” katanya.

Selain 48 CCTV yang saat ini beroperasi, ia mengatakan Diskominfo Batam juga menerima sejumlah usulan penambahan kamera dari masyarakat dan pemerintah kecamatan.

Rudi menyebut terdapat sekitar 10 usulan yang masuk sepanjang 2026, termasuk untuk sejumlah lokasi yang dinilai rawan kecelakaan maupun pencurian.

“Itu berada di wilayah Nongsa dan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk,” katanya.

Namun, pada 2026, ia mengatakan Pemkot Batam saat ini lebih memfokuskan anggaran pada pemeliharaan dan optimalisasi jaringan CCTV yang telah tersedia.

“Kita masih fokus pada pemeliharaan dan optimalisasi CCTV yang ada. Penambahan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran,” ujar dia.

Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk satu titik CCTV lengkap diperkirakan berada di kisaran Rp10 juta hingga Rp15 juta.

Dengan demikian, pengembangan jaringan CCTV akan disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

"Di tahun 2027 kami berencana untuk menambah delapan lokasi CCTV pada fasilitas publik, termasuk ruas jalan kota," kata Rudi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.