DJPb: Belanja APBN di NTT mencapai Rp22,17 triliun hingga Agustus 2026

2026-09-29 09:21

DJPb: Belanja APBN di NTT mencapai Rp22,17 triliun hingga Agustus 2026

Selasa, 29 September 2026 16:21 WIB

Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT Budi Setyawan menyampaikan keterangan dalam jumpa pers di Kupang, Selasa (29/9/2026). (ANTARA/Yoseph Boli Bataona)

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp22,17 triliun hingga Agustus 2026, atau 69,48 persen dari pagu.

“Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Agustus 2026 sebesar Rp22,17 triliun atau 69,48 persen dari pagu, tumbuh 8,82 persen secara year-on-year (yoy),” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Provinsi NTT Budi Setyawan di Kupang, Selasa.

Ia mengatakan capaian tersebut menunjukkan kuatnya peran APBN sebagai instrumen pemerataan dan akselerasi pembangunan, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di NTT.

Belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp6,23 triliun atau 58,74 persen dari pagu dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp15,95 triliun atau 74,82 persen dari pagu.

Budi mengatakan besarnya penyaluran TKD menunjukkan efektivitas APBN di daerah sangat bergantung pada kualitas pengelolaan APBD dan sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“APBN dan APBD tidak hanya berfungsi membiayai pemerintahan, tetapi juga menjadi motor pembangunan daerah melalui pembangunan infrastruktur, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, peran belanja pemerintah juga penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi NTT masih cukup solid dengan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penggerak utama ekonomi yang berkontribusi 63,29 persen, sedangkan sektor pertanian mencapai 29,4 persen.

“Dari masyarakat dan produktivitas pertanian itu menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok pendapatan rendah,” ujarnya.

Budi menambahkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Agustus 2026 mencapai Rp6,23 triliun dan tumbuh 26,55 persen secara tahunan.

Belanja tersebut antara lain terdiri atas belanja pegawai Rp3,47 triliun dari pagu Rp4,87 triliun, belanja barang Rp1,79 triliun dari pagu Rp3,50 triliun, belanja modal Rp952,92 miliar dari pagu Rp2,21 triliun, serta belanja bantuan sosial Rp5,60 miliar dari pagu Rp9,41 miliar.

Ia mengatakan pertumbuhan belanja modal yang mencapai 70,51 persen secara tahunan turut mendukung pembangunan aset, infrastruktur, dan sarana layanan publik di daerah.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara dan hibah di NTT hingga Agustus 2026 mencapai Rp2,26 triliun atau 64,57 persen dari target, tumbuh 12,39 persen secara tahunan.

Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1,53 triliun atau 55,28 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp732,68 miliar atau 99,40 persen dari target dan tumbuh 2,17 persen secara tahunan.

Budi mengatakan pertumbuhan positif pendapatan negara mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang terus bergerak serta kepatuhan masyarakat dalam mendukung penerimaan negara.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat dukungan pengendalian inflasi melalui belanja APBN untuk menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga.

Hingga 31 Agustus 2026, realisasi belanja pengendalian inflasi mencapai Rp400,61 miliar atau 66,64 persen dari alokasi Rp601,19 miliar.

“Fokus ke depan adalah peningkatan kualitas pengelolaan APBN dan APBD agar dampaknya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat,” kata Budi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.