Manokwari (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat mempercepat digitalisasi pengelolaan APBN melalui pemanfaatan cash management system (CMS), dan kartu kredit pemerintah.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Rabu, mengatakan pemanfaatan teknologi digital diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan APBN yang cepat, aman, efisien, dan akuntabel.

“Pemanfaatan CMS dan kartu kredit pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat pencatatan dan pengawasan keuangan negara,” katanya pada forum konsultasi publik 2026.

Dia menjelaskan, CMS merupakan sistem layanan perbankan daring yang memudahkan transaksi, pemantauan saldo secara real-time, serta meningkatkan akurasi pencatatan keuangan pada masing-masing instansi pemerintah.

Sementara itu, kartu kredit pemerintah atau KKP menjadi instrumen pembayaran nontunai yang dapat mengurangi idle cash, memudahkan belanja operasional, serta memastikan setiap transaksi tercatat dalam sistem keuangan negara.

“CMS juga bisa digunakan untuk buat kode billing dan bayar pajak secara daring, sedangkan KKP membantu memperpendek proses pembayaran kepada penyedia barang dan jasa,” ujar Kobir.

Menurut dia, kegiatan forum konsultasi publik menjadi sarana pelibatan masyarakat dalam penyusunan serta penyempurnaan standar operasi prosedur untuk memastikan layanan pemerintah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Setiap masukan dari pemangku kepentingan bermanfaat untuk menyelaraskan kualitas layanan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi penyelenggara pelayanan publik.

“Konsultasi publik bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Selain fungsi pelayanan perbendaharaan, DJPb berperan sebagai Regional Chief Economist Kemenkeu di daerah yang mencakup pemantauan dan analisis perekonomian regional, pelaksanaan APBN, APBD, serta berbagai isu strategis lainnya.

Pihaknya berkomitmen menjaga integritas pelayanan melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan mengimbau seluruh pengguna layanan untuk tidak memberikan uang kepada pegawai.

“Layanan Kanwil DJPb Papua Barat, KPPN Manokwari, dan KPP Pratama Manokwari tidak dipungut biaya atau dikenakan tarif Rp0,” ujarnya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.