Pontianak (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat mendorong data pemantauan kualitas udara agar bisa diterjemahkan menjadi informasi sederhana, cepat, dan terpercaya agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan secara tepat. 

"Masyarakat membutuhkan informasi kualitas yang sederhana, jelas, cepat, dan dapat dipercaya. Data hasil pemantauan tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk angka," kata Kepala DLHK Kalbar Adi Yani di Pontianak, Senin. 

Dia mengatakan masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan data dalam bentuk angka, tetapi perlu memahami kondisi udara, kecenderungan perubahan, potensi dampak, serta langkah yang dapat dilakukan. 

Menurut dia, kebutuhan tersebut semakin penting bagi Kalbar yang memiliki kawasan gambut luas dengan sejumlah lokasi memiliki kubah gambut sangat dalam dan rentan terbakar.  

"Di lokasi kubah gambut kalau terbakar ini sangat sulit untuk dipadamkan. Dari lokasi gambut dalam ini asap tebal terus terjadi karena proses pemadaman totalnya lama," tuturnya.

Kabut asap yang berlangsung lama, katanya, dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap aktivitas sosial dan ekonomi, pendidikan, transportasi, serta kegiatan masyarakat lainnya. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dalam jangka panjang. 

Karena itu, pemerintah perlu memastikan informasi kualitas udara yang disampaikan kepada masyarakat akurat, cepat, konsisten, terintegrasi, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Adi Yani mengatakan data kualitas udara juga penting sebagai dasar pengambilan keputusan lintas sektor. Dinas Pendidikan, misalnya, dapat menggunakannya untuk menentukan kebijakan pembelajaran, sedangkan TNI dan Polri dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui saluran komunikasi yang tersedia. 

Ia menilai koordinasi antar-instansi perlu diperkuat agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai sumber data, parameter, periode pengamatan, karakteristik sistem pemantauan, hingga metode pengolahan dan perhitungan indeks kualitas udara.

Data kualitas udara Kalbar berasal dari berbagai sumber, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, BMKG, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Universitas Tanjungpura, serta sistem pemantauan seperti *Air Quality Monitoring System* (AQMS), informasi BMKG, platform publik IQAir, dan sensor yang dikelola institusi tertentu.

“Perbedaan angka antar-sumber tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan karena setiap sistem memiliki karakteristik dan metodologi masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran (PSLB3PP) DLHK Kalbar Veronika Eka Purwanti mengatakan rapat koordinasi digelar untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi antar-instansi dalam pemantauan kualitas udara.

Menurut dia, forum tersebut sekaligus mengevaluasi kondisi dan capaian pemantauan melalui Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) serta berbagai sumber data pendukung.

Veronika berharap rapat dapat menghasilkan mekanisme dan standar publikasi status kualitas udara (ISPU) yang cepat, akurat, dan mudah diakses, sekaligus mengidentifikasi kendala pemantauan dan publikasi beserta alternatif solusinya.

“Kita juga berharap tersusunnya rencana tindak lanjut dan pembagian peran antarinstansi dalam mendukung sistem peringatan dini (early warning system) kualitas udara, khususnya pada masa rawan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Uploader : Admin Antarakalbar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.