DPD: Sekolah membutuhkan pendampingan revitalisasi satuan pendidikan

Senin, 28 September 2026 21:11 WIB

Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, didampingi anggota Komite III DPD RI Dr. Muhdi. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengatakan bahwa sekolah membutuhkan pendampingan dalam melakukan swakelola program revitalisasi satuan pendidikan untuk menghilangkan kekhawatiran sekolah dalam pelaksanaannya.

"Perlu ada pendampingan karena ternyata memang soal swakelola dan juga kontrak ini kan juga masih problem ya, masih terdapat dinamika-dinamika," kata Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Kerja Pengawasan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng.

Raker tersebut dihadiri, antara lain Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Dinas Pekerjaan Umum provinsi maupun kabupaten/kota, seperti Kota Semarang dan Kendal, BBPMP, PGRI, serta sekolah penerima program revitalisasi.

"Kita akan menyampaikan kepada pemerintah, cari format yang paling baik sekali sehingga tidak beresiko hukum bagi para penerima manfaat, tapi juga kualitasnya juga terjamin," katanya.

Untuk pendampingan kepada sekolah, kata dia, dinas-dinas di provinsi dan kabupaten/kota bisa melakukannya, tetapi yang terpenting adalah sesuai SOP (standar operasional prosedur) dan orang-orangnya "clear".

"Kata kuncinya adalah jika semua orang itu bertanggung jawab dengan benar, melaksanakan tugas dengan benar, menggunakan anggaran dengan benar, menggunakan manfaat dengan baik, saya pikir tidak ada curiga-mencurigai," katanya.

Anggota DPD RI asal Jateng Dr. Muhdi mengatakan bahwa Jateng tercatat sebagai provinsi dengan penerima program revitalisasi satuan pendidikan paling banyak, yakni 1.782 unit sekolah.

Ia mengatakan secara umum pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Jateng yang dilakukan secara swakelola berjalan dengan baik.

"Saya sepakat sebenarnya kalau mereka mau menjalankan dengan baik tidak ada yang perlu ditakuti. Karena tadi ditakuti kalau-kalau ada sesuatu, misalkan dari aparat masuk, dan sebagainya," katanya.

Di sisi lain, Ketua PGRI Jateng itu mengatakan bahwa sekolah memang kekurangan tenaga ahli sehingga membutuhkan pendampingan, baik internal maupun eksternal.

"Pendampingan bisa datang dari internal sendiri, artinya misalkan dari komite sekolah dan sebagainya. Atau nanti ini kita dorong bagaimana me-'manage'-nya dari pemerintah daerah," katanya.

Muhdi berharap sepanjang sekolah sudah berkomitmen melaksanakan swakelola revitalisasi satuan pendidikan dengan baik dan benar maka jangan ada yang mencari-cari kesalahan.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.