Jakarta (ANTARA) - DPR berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Forum Komunikasi Rakyat Pati, Jawa Tengah, dalam audiensi di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Aspirasi itu, antara lain, terkait percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kawasan ekonomi strategis, hingga memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan Pati itu merupakan bentuk kepedulian terhadap daerah mereka sehingga harus didengar.

“Kalau sekarang di media ada yang muncul hanya salah satu kelompok, mereka (Forum Komunikasi Rakyat Pati) juga [mengatakan], ‘Kami ini masyarakat Pati juga, sama’. Jadi, jangan sampai tidak didengar. Kita terima mereka, dengar apa yang diusulkan,” tuturnya.

Dia mengatakan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada komisi-komisi terkait. Selain itu, pihaknya akan memanggil kepala daerah hingga aparat penegak hukum agar masyarakat Pati dapat hidup dengan nyaman, sejahtera, dan tanpa rasa takut.

“Kami akan dalami kemudian nanti berbagai stakeholder di sana kita akan undang dulu, terutama pelaksana tugas bupati dan APH-nya yang mereka harapkan ini berikan kepastian hukum dan, kenyamanan kamtibmas di wilayah Pati,” ucapnya.

Menurut dia, aspirasi dari Forum Komunikasi Rakyat Pati bertujuan mengembalikan citra Pati. Di sisi lain, DPR juga terbuka untuk menerima audiensi dari kelompok masyarakat lainnya, termasuk yang berencana mengadakan unjuk rasa.

“Semua didengar aspirasinya. Konsepnya harus betul-betul jelas, kirim ke kami. Siapa pun yang mau audiensi by (dengan) surat, kami akan terima di sini,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, Cucun didampingi Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.

Sementara itu, salah satu perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim, mengatakan Pati mengalami polarisasi sejak aksi unjuk rasa besar-besaran pada Agustus 2025.

Dia menyebut masyarakat Pati “resah dengan pemberitaan yang negatif” terhadap daerahnya. Oleh sebab itu, pihaknya mengadu ke wakil rakyat agar kondisi masyarakat di Pati dapat kembali pulih.

“Masyarakat Pati sebenarnya cinta damai, masyarakat yang ramah … Saya kira, selama ini, selama satu tahun, sakit, Pak, sakit sekali di media sosial yang selalu ‘digoreng’ yang kebenarannya saya kira tidak sesuai yang ada di lapangan,” kata dia.

Di hadapan pimpinan DPR, Lukman meminta DPR mendorong kepolisian untuk menjaga kamtibmas, sekaligus menindak tegas pihak-pihak yang merusaknya.

“Sudah satu tahun kami diacak-acak di media sosial yang tidak tahu kebenarannya. Kami menuntut ketegasan dari APH di Kabupaten Pati,” ujarnya.

Baca juga: DPR: Tragedi Sade momentum perkuat cegah kebakaran kampung adat

Baca juga: Legislator minta pemerintah audit korporasi terduga pelaku karhutla

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.