Bandung (ANTARA) - DPRD Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan membedah keabsahan legalitas tanah pascamerebaknya sengketa lahan pada rencana perluasan SMK Negeri 2 Bandung, yang mengancam pemukiman 26 rumah warga terdampak di Kota Bandung.

Rencana perluasan sekolah vokasi tersebut membentur area hunian yang ditempati sekitar 150 jiwa atau 46 kepala keluarga (KK). Pengembangan fasilitas pendidikan itu semula ditargetkan mengikis ketimpangan daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat, di mana dari 30 ribu lulusan per tahun, hanya 20 ribu siswa yang terserap.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono dalam keterangan di Bandung, Jumat, menegaskan penanganan konflik pertanahan ini harus diawali dengan pemeriksaan menyeluruh atas bukti kepemilikan kedua belah pihak guna mendeteksi potensi tumpang tindih (enclave) batas wilayah.

"Seluruh dokumen dan bukti kepemilikan perlu diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan dasar hukum masing-masing pihak. Pemeriksaan mencakup keabsahan sertifikat, kemungkinan adanya tumpang tindih atau enclave, serta kejelasan batas lahan," ujar Ono.

Di lain sisi, perwakilan warga yang mendatangi gedung dewan mengklaim mengantongi sertifikat tanah sah dan menuntut kepastian hukum atas status tempat tinggal mereka. Persoalan itu sebelumnya sempat memasuki ruang mediasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ono menekankan DPRD Jabar mengawal ketat skema ganti rugi fisik bangunan hingga opsi relokasi agar hak-hak keadilan warga terpenuhi secara transparan.

"Persoalan lahan perlu diawali dengan melakukan cross check terhadap seluruh bukti yang ada. Setelah seluruh bukti dibedah dan diuji, barulah proses penyelesaian dapat dilakukan," kata Ono.

DPRD Jabar memastikan proses penyelesaian sengketa akan terus didorong berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, dengan mengedepankan asas keadilan serta tata kelola pemerintahan yang baik.

 Pada 2026, SMKN 2 Bandung mencatat 4.300 pendaftar dengan persentase daya tampung sebesar 16 persen.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.