Jangan sampai kita hanya fokus pada sekolah-sekolah di tengah kota, lalu mengabaikan kondisi sekolah yang ada di pinggiran

Samarinda (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda minta Pemerintah Kota Samarinda untuk segera menghentikan ketimpangan kualitas pendidikan, dengan memberikan prioritas penuh pada pembangunan fasilitas serta peningkatan kesejahteraan guru di wilayah  pinggiran kota.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi di Samarinda, Senin, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan tidak boleh hanya berpusat di area perkotaan. Pendekatan pembangunan harus diubah agar menyentuh seluruh wilayah pinggiran secara adil dan merata.

Menurut Ismail, keadilan fasilitas dan peningkatan mutu pengajar merupakan kunci utama agar anak-anak di pinggiran kota mendapatkan hak pendidikan yang setara.

"Jangan sampai kita hanya fokus pada sekolah-sekolah di tengah kota, lalu mengabaikan kondisi sekolah yang ada di pinggiran,” ujar Ismail.

Ia menilai penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini sebenarnya sudah berjalan baik. Kebijakan tersebut berhasil menghapus label "sekolah favorit" yang selama ini memicu ketimpangan jumlah siswa secara drastis.

Berkat sistem ini, para orang tua tidak lagi terobsesi untuk menyekolahkan anak mereka ke pusat kota. Namun, keberhasilan sistem zonasi ini harus diimbangi dengan standardisasi fasilitas yang setara.

Ismail menyoroti masih adanya ruang kelas di pinggiran kota yang berbahan kayu dan memerlukan perbaikan total. Beberapa lokasi sekolah di luar pusat kota yang dilaporkan masih tidak layak tersebut meliputi wilayah Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Palaran, hingga Samarinda Ilir.

"Kami sangat berharap sekolah pinggiran mendapatkan perhatian serius. Infrastruktur yang masih berbahan kayu harus segera ditingkatkan menjadi bangunan permanen demi kenyamanan dan keamanan belajar mengajar,” tegasnya.

Selain infrastruktur fisik, modernisasi teknologi juga menjadi sorotan utama di era digital. Sekolah-sekolah di pinggiran dinilai wajib mendapatkan dukungan fasilitas digital, seperti akses buku elektronik (e-book), agar tidak tertinggal dari sekolah perkotaan.

"Saat ini kita sudah masuk ke era digital dan mulai meninggalkan metode manual. Keberadaan buku digital tentu sangat memudahkan siswa. Mereka tidak perlu lagi membawa beban banyak buku cetak ke sekolah,” jelas Ismail.

Melalui momentum ini, DPRD Samarinda meminta Pemkot Samarinda untuk konsisten mengejar ketertinggalan di wilayah pinggiran.

Intervensi yang kuat, baik dari sisi pembenahan infrastruktur maupun peningkatan mutu pengajaran, mutlak diperlukan demi mewujudkan keadilan pendidikan yang nyata di Kota Tepian.

Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Ibnu Araby, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus memetakan sekolah di wilayah pinggiran untuk segera dibenahi.

Saat ini, usulan perbaikan fisik sekolah tersebut sedang digodok dalam tahap asistensi anggaran bersama Bapperida Kota Samarinda agar pemanfaatannya tepat sasaran.

Eksekusi di lapangan akan dilakukan secara bertahap menggunakan skala prioritas, dengan mendahulukan bangunan yang mengalami kerusakan paling parah dan sekolah yang terdampak bencana alam.

Ibnu Araby juga menekankan komitmen Pemkot Samarinda untuk mewujudkan pemerataan mutu pendidikan tanpa adanya kasta atau diskriminasi fasilitas antara sekolah pinggiran dan pusat kota.

Namun, pihak dinas mengambil kebijakan strategis untuk tidak mendirikan sekolah negeri baru secara gegabah di area luar pusat kota.

Langkah ini diambil demi menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan dan kelangsungan sekolah swasta yang selama ini telah menjadi mitra utama pemerintah dalam melayani kebutuhan murid di wilayah pinggiran.(Adv)

Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.