DPRD Sulteng minta evaluasi tambang ilegal di Dongi-Dongi Poso setelah longsor

2026-09-12 06:38

DPRD Sulteng minta evaluasi tambang ilegal di Dongi-Dongi Poso setelah longsor

Sabtu, 12 September 2026 13:38 WIB

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah, Muhammad Safri. (ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi)

Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah (DPRD Sulteng) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengevaluasi menyeluruh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Dongi-Dongi, Kabupaten Poso setelah longsor dan menimpa penambang pada Jumat (11/9) malam.

“Ini musibah yang sangat memprihatinkan harus ada evaluasi serius mengapa tambang ilegal ini masih terus terjadi,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri dihubungi di Palu, Sabtu.

Ia mengemukakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin yang telah berlangsung di kawasan Dongi-Dongi selama bertahun-tahun.

"Aktivitas pertambangan di wilayah itu bukan persoalan baru dan berlangsung di kawasan yang memiliki nilai ekologis serta sejarah penting," ujarnya.

Safri menyayangkan penanganan terhadap aktivitas tambang tanpa izin yang dinilai baru bergerak setelah terjadi musibah dan menimbulkan korban.

“Jangan sampai pemerintah baru bertindak saat ada longsor dan korban, lalu beberapa waktu kemudian aktivitas tambang berjalan lagi. Kalau ilegal, tindakannya harus jelas, konsisten, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga meminta aparat penegakan hukum tidak hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi turut mengungkap pihak yang berada di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Menurut dia pemeriksaan perlu mencakup pemodal, pengatur kegiatan, pembeli hasil tambang hingga pihak yang menikmati keuntungan dari aktivitas itu, supaya masyarakat kecil tidak selalu menjadi pihak yang dikorbankan.

“Keselamatan manusia harus jadi prioritas utama, tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Jika ada aktivitas tidak memiliki izin yang membahayakan, harus segera dihentikan dan ditindak serius,” ucapnya.

Sementara itu Ketua RT 10 Desa Dongi-Dongi Alfian dihubungi dari Palu membenarkan peristiwa itu, di mana sekitar empat penambang menjadi korban tertimpa longsor.

"Iya benar, sekitar empat orang penambang mengalami cedera tertimpa longsor, dua orang laki-laki dan dua orang perempuan," ujarnya.

Ia mengemukakan para korban setelah kejadian langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan setempat untuk mendapat penanganan medis.

Para korban merupakan warga Desa Kapiroe dan Desa Bobo, Kecamatan Palolo dan mereka telah dijemput keluarga masing-masing.

"Penanganan medis di Polindes Dongi-Dongi," kata dia.