AKURAT.CO Kelompok-kelompok perlawanan Palestina menegaskan bahwa kerangka kesepakatan terbaru mengenai Jalur Gaza tidak memuat klausul penyerahan senjata kepada Israel maupun pihak asing. Mereka menyatakan pengaturan yang disepakati hanya berkaitan dengan pengelolaan senjata berat di bawah otoritas Palestina sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan pascakonflik.

Menurut sumber Palestina, seluruh faksi telah menerima Pasal 8 dalam proposal yang diajukan utusan Board of Peace (BoP), Nikolay Mladenov. Ketentuan tersebut mengatur penyimpanan persenjataan di Gaza sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik.

Sumber itu menjelaskan seluruh persenjataan tetap berada di wilayah Gaza dan tidak diserahkan kepada Israel, negara asing, maupun pihak eksternal lainnya. Senjata berat hanya akan ditempatkan di bawah pengawasan badan Palestina yang nantinya bertugas mengelola pemerintahan sipil di Jalur Gaza.

Baca Juga: Satu Nyawa Yahudi Disebut Lebih Berharga dari 10 Juta Warga Palestina

"Kesepakatan yang dicapai bukan penyerahan senjata kepada Israel ataupun pihak luar. Yang diatur adalah pembekuan dan penempatan senjata berat di bawah pengawasan badan Palestina dalam kerangka pemerintahan Gaza," dikutip sumber tertulis, Sabtu (1/8/2026).

Faksi-faksi Palestina juga menegaskan bahwa pelaksanaan klausul mengenai persenjataan bergantung pada pelaksanaan seluruh isi perjanjian oleh Israel. Menurut mereka, mekanisme tersebut baru dapat dijalankan apabila Israel menarik seluruh pasukannya dari Gaza, melaksanakan seluruh komitmen dalam perjanjian, serta memulai proses rekonstruksi wilayah.

Karena itu, persoalan persenjataan dinilai tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan paket kesepakatan. Hamas menegaskan implementasinya harus dilakukan berdasarkan prinsip timbal balik dan tidak dijalankan secara sepihak.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Board of Peace telah mencapai kerangka kesepakatan yang disebut sebagai langkah menuju penyelesaian konflik di Gaza. Menurut Trump, Israel akan menarik pasukannya setelah proses pengelolaan persenjataan Hamas selesai.

Trump juga menyatakan Pasukan Stabilisasi Internasional bersama kepolisian Palestina yang baru nantinya akan bertanggung jawab menjaga keamanan Gaza serta memastikan wilayah tersebut tidak kembali menjadi basis serangan terhadap Israel.

Selain itu, kesepakatan tersebut disebut membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan Palestina yang baru di Gaza yang akan bekerja sama dengan Board of Peace dalam mengelola wilayah pascaperang. Trump turut menyampaikan apresiasi kepada Mesir, Qatar, dan Turki atas peran mereka sebagai mediator dalam proses negosiasi.

Mesir dijadwalkan menjadi tuan rumah pembahasan lanjutan mengenai tahap kedua gencatan senjata bersama para mediator internasional.

Sementara itu, sejumlah laporan menyebut pembicaraan di Kairo antara mediator dan pimpinan Hamas menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meski demikian, seorang pejabat Israel menyatakan proposal yang diajukan masih belum memenuhi tuntutan keamanan pemerintah Israel.

Baca Juga: Dubes Palestina Serukan Tindakan Internasional Hentikan Permukiman Israel di Tepi Barat

Laporan lain juga menyebut rancangan kesepakatan telah ditandatangani oleh perwakilan Hamas bersama para mediator. Namun, pemerintah Israel dikabarkan belum menerima proposal tersebut karena dinilai belum mengakomodasi kepentingan keamanan nasional.

Di tengah proses negosiasi, Hamas juga melakukan pergantian kepemimpinan. Khalil al-Hayya kini memimpin organisasi tersebut menggantikan Yahya Sinwar yang tewas dalam operasi militer Israel pada 2024. Sebagai kepala negosiator Hamas, al-Hayya memimpin pembicaraan tidak langsung dengan Israel melalui mediator Mesir dan Qatar.