Denpasar (ANTARA) - Empat fraksi di DPRD Bali kompak menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp712,87 miliar lebih dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bali 2025.

“Fraksi PDI Perjuangan mencermati masih adanya SiLPA sebesar Rp712,87 miliar lebih, walaupun SiLPA dalam batas tertentu mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, namun besarnya nilai tersebut perlu dievaluasi,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Anak Agung Gede Agung Suyoga mengawali.

Agung Suyoga di Denpasar, Jumat, mengatakan nilai SiLPA tersebut perlu diperhatikan agar tidak menunjukkan adanya program pembangunan yang tertunda atau belum terlaksana secara maksimal.

Realisasi Belanja Daerah yang hanya mencapai setara 88,42 persen dari pagu anggaran menurutnya menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar terhadap anggaran yang belum dapat direalisasikan.

Oleh karena itu, Fraksi PDIP meminta penjelasan Pemprov Bali mengenai faktor-faktor yang
menyebabkan rendahnya penyerapan belanja tersebut, apakah disebabkan oleh efisiensi anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kendala pengadaan barang dan jasa, maupun hambatan administratif lainnya.

“Kualitas pelaksanaan anggaran harus terus ditingkatkan agar program pembangunan di Provinsi Bali dapat terlaksana secara optimal dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Fraksinya juga meminta Pemprov Bali menjelaskan komponen SiLPA yang bersifat terikat maupun yang dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, serta strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Sorotan terhadap SiLPA APBD 2025 juga disampaikan Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali Gede Harja Astawa. 

Fraksi mencatat, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp7,048 triliun atau 105,82 persen dari target Rp6,660 triliun, sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp6,555 triliun dari pagu Rp7,413 triliun.

Fraksi juga mencermati SiLPA tahun berjalan sebesar Rp712,874 miliar, dengan SiLPA bebas mencapai Rp685,039 miliar setelah dikurangi SiLPA terikat. 

Menurut Gede Harja, masih terdapat ketimpangan dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Retribusi daerah mampu melampaui target hingga 206,98 persen, namun komponen lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi 79,31 persen dari target, kondisi tersebut diminta menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026.

Fraksi Partai Golkar DPRD Bali yang pandangan umumnya dibacakan I Wayan Gunawan turut mempertanyakan tingginya, apakah merupakan hasil efisiensi dan peningkatan pendapatan atau justru menunjukkan lemahnya perencanaan program maupun kehati-hatian organisasi perangkat daerah akibat persoalan hukum.

Namun di luar itu, ia mengapresiasi capaian PAD Bali Tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp4,62 triliun atau 109,76 persen dari target Rp4,21 triliun. 

Kenaikan tersebut terutama didorong oleh pendapatan retribusi daerah sebesar Rp909 miliar atau 206,97 persen dari target, salah satunya berasal dari optimalisasi pemanfaatan aset daerah di kawasan Nusa Dua.

Fraksi Golkar akhirnya meminta pemerintah mengoptimalkan aset-aset daerah lainnya agar mampu memberikan kontribusi serupa terhadap peningkatan PAD. 

Terakhir, pandangan Fraksi Demokrat-NasDem yang dibacakan I Gusti Ayu Mas Sumatri menitikberatkan pada efektivitas pengelolaan APBD.

Fraksi mencatat target pendapatan sebesar Rp6,66 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp7,41 triliun atau 105,82 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp6,55 triliun atau 88,42 persen dari target Rp7,41 triliun.

Kondisi tersebut menghasilkan surplus anggaran sekitar Rp493,66 miliar dengan SiLPA mencapai sekitar Rp712,87 miliar.

Demokrat-NasDem mempertanyakan tingginya realisasi PAD, khususnya dari sektor retribusi daerah yang mencapai lebih dari 206 persen dari target.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.