AKURAT.CO Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, beserta jajarannya dinilai belum mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan publik yang kritis. Gaya komunikasi yang digunakan justru kerap memunculkan polemik dan menjadi bumerang bagi pemerintah.

Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio, menyatakan pendekatan komunikasi yang dilakukan Qodari tidak memberikan keuntungan bagi penyampaian kebijakan pemerintah. Sebaliknya, gaya yang dinilai agresif justru menambah ruang kritik, termasuk dari kelompok yang sejak awal berseberangan dengan pemerintah.

"Gaya komunikasi yg agresif Qodari tidak memberikan keuntungan apapun terhadap kebijakan pemerintah melainkan malah jadi bumerang buat presiden," kata Qodari saat dihubungi Akurat.co, Minggu (19/7/2026).

Baca Juga: Gaya Komunikasi Qodari Bermasalah, Bakom Jadi Lebih Suka Menyerang daripada Mendengar

Dia menilai, komunikasi yang dibangun Qodari lebih terlihat sebagai upaya mempertahankan posisi dan jabatannya dibanding menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, pola komunikasi yang lebih banyak bersifat defensif tidak memberikan manfaat bagi pemerintah maupun pembangunan.

"Yang disampaikan Qodari tidak membawa manfaat untuk pemerintah dan pembangunan. Karena counter-counter pesan komunikasi yang disampaikan itu lebih terdengar sebagai pesan komunikasi yang mempertahankan jabatannya," ucapnya.

"Dia lagi defense jabatannya, bukan lagi menjelaskan kira-kira program pemerintah, masukan kritis itu seperti apa," tambahnya.

Hendri juga menyoroti pernyataan Qodari yang meminta masyarakat menyampaikan kritik dengan menggunakan data. Cara tersebut dinilai tidak tepat karena masyarakat menyampaikan kritik berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kan dia kebanyakan defense. Salah satunya dan terlihat pada acara TV kan, 'baca pakai data dong, kalau enggak pakai data jangan ngomong.' Itu kan defense. Seperti yang disampaikan Fatimah, apa yang disampaikan itu yang dirasakan Fatimah. Tapi Qodari meresponsnya karena untuk mempertahankan jabatan, jadi defense dengan kata-kata klasik data," jelas Hendri.

Baca Juga: Gaya Komunikasi Qodari Tuai Kritik: Kepala Bakom Harus Humanis, Bukan Menyerang

Dia menegaskan, pemerintah dan masyarakat memiliki posisi yang berbeda dalam menyampaikan pandangan. Pemerintah memiliki data, sedangkan masyarakat berbicara berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan.

Karena itu, masyarakat tidak seyogyanya dibebani kewajiban menyajikan data ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah.

"Harusnya enggak bisa gitu, yang punya data kan pemerintah. Rakyat memberikan masukan kritis enggak perlu pakai data, tapi pakai rasa. Dan rasa nilainya lebih tinggi dibanding data. Ya rakyat sehari-hari hidup di lingkungannya kan pakai rasa, enggak perlu pakai data. Kan yang punya data pemerintah, masa rakyat disuruh bawa-bawa data," tegasnya.