.....QRIS, kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta (orang). Artinya sudah seperempat, mungkin seperempat dari penduduk Indonesia menggunakan QRIS......

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memperkirakan jumlah pengguna yang memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran saat ini setara dengan seperempat dari jumlah penduduk Indonesia atau telah mencapai sekitar 67 juta orang.

“QRIS, kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta (orang). Artinya sudah seperempat, mungkin seperempat dari penduduk Indonesia menggunakan QRIS,” kata Destry dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta, Kamis.

Destry mengatakan, meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital turut mendorong pergeseran preferensi masyarakat dari pembayaran tunai ke pembayaran digital.

Hal tersebut terlihat dari sejumlah aktivitas transaksi, termasuk saat masyarakat berbelanja di pasar maupun menghadiri berbagai acara, yang kini semakin banyak menggunakan QRIS.

Meski penggunaan pembayaran digital terus meningkat, transaksi tunai tetap menjadi bagian dari sistem pembayaran di Indonesia. Karena itu, merchant tetap perlu menyediakan pilihan pembayaran tunai bagi masyarakat yang masih menggunakannya.

“Namun, kita tetap tidak melarang orang kalau mau pakai cash. Karena tetap bahwa payment di kita ini ada digital atau melalui cash. Jadi buat para merchant, kalaupun ada yang memang ingin bayar cash, ya mereka harus bisa menerima,” ujar Destry.

Menurut dia, preferensi masyarakat saat ini semakin mengarah ke pembayaran digital turut berdampak terhadap perkembangan uang kartal, yakni uang kertas dan logam, yang masih tumbuh tetapi dengan laju yang terus melambat.

Destry mengatakan kebutuhan uang tunai tetap ada mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri atas banyak wilayah kepulauan.

Masyarakat di daerah terdepan dan terluar juga masih membutuhkan uang tunai, terutama karena belum seluruh wilayah memiliki akses jaringan yang memadai. Oleh karena itu, BI tetap memastikan ketersediaan uang kertas dan logam di masyarakat.

Dalam pemaparannya pada pembukaan FEKDI x IFSE 2026, Destry menyampaikan perluasan akseptasi QRIS menjadi salah satu fokus dalam arah kebijakan transformasi ekonomi dan keuangan digital, sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Baca juga: BI: Akselerasi ekonomi digital meningkat di tengah risiko geopolitik

Baca juga: Gubernur BI: Volume transaksi pembayaran digital tumbuh 40,36 persen

Menurut dia, BI menargetkan jumlah pengguna QRIS mencapai 69,32 juta pada akhir tahun ini atau tumbuh sebesar 20,26 persen secara tahunan.

Selain memperluas penggunaan QRIS di dalam negeri, BI juga terus memperkuat konektivitas sistem pembayaran antarnegara melalui perluasan QRIS cross-border.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan pembayaran antarnegara. Tentunya strategi yang kami lakukan itu menjadi bagian penting juga untuk meningkatkan daya beli dan mendukung program Asta Cita pemerintah,” kata Destry.

Selain itu, imbuh dia, BI juga terus mengakselerasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Setelah diluncurkan pada Agustus 2026, jumlah kartu yang telah diterbitkan dan diaktivasi tercatat sebanyak 32.457 kartu.

Ia menambahkan, penguatan struktur industri sistem pembayaran juga akan terus diarahkan untuk menata industri yang semakin sehat, kompetitif, dan berdaya tahan.

Hal tersebut dilakukan melalui perluasan integrasi sistem pembayaran melalui Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Hingga Agustus 2026, transaksi melalui SNAP mencapai 2,69 miliar transaksi, tumbuh 67,16 persen secara tahunan.

Sasaran lainnya adalah penguatan infrastruktur sistem pembayaran untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi yang terus meningkat. Melalui optimalisasi BI-FAST, volume transaksi ritel telah mencapai 549 juta transaksi, tumbuh 37,72 persen secara tahunan.

Destry menambahkan bahwa BI juga akan mengembangkan new BI-FAST yang lebih scalable dan modular, melakukan modernisasi BI-RTGS, serta memperkuat infrastruktur data guna menjaga ketahanan dan integritas transaksi.

Dalam hal pengembangan talenta digital, BI memiliki program Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) yang menaungi inisiatif PIDI Digdaya x Hackathon.

Destry mengatakan program tersebut menjadi wadah untuk mencari dan mengembangkan talenta digital di Indonesia, sekaligus mendorong mereka untuk berinovasi melalui kompetisi di bidang digital.

Adapun pada Kamis (24/9), BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.

Penyelenggaraan acara tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

BI menyebut rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital guna mewujudkan kebijakan yang berdampak, inklusif dan integratif.

Baca juga: QRIS Antarnegara dapat pengakuan global lewat 50-in-5 Awards 2026

Baca juga: BI: Jumlah pengguna QRIS Lampung capai 1,6 juta pengguna

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Uploader : Ariyadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.