Gubernur Kaltara: Penguatan integritas penting untuk cegah korupsi

Jumat, 14 Agustus 2026 21:15 WIB

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang (tengah) menghadiri Rakor Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Kalimantan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (13/8/2026). (ANTARA/HO-DKISP Kaltara)

Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang menegaskan penguatan integritas untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat penting dilakukan.

“Penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah penting kita lakukan,” ujar Zainal di Tanjung Selor, Provinsi Kaltara, Jumat.

Hal tersebut disampaikan ketika dikonfirmasi terkait kehadirannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Kalimantan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (13/8).

Rakor yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Forum ini juga mendorong peningkatan pengawasan internal serta penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan,” katanya.

Zainal menyampaikan bahwa integritas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintahan yang berintegritas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Penguatan integritas juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan harus mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan mengutamakan masyarakat,” kata Zainal.

Dia menegaskan, pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawasan, tetapi harus menjadi komitmen seluruh aparatur pemerintah.

“Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat pengawasan, tetapi seluruh jajaran pemerintahan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, budaya integritas harus dibangun melalui komitmen setiap aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional dan beretika.

Setiap perangkat daerah juga diminta terus memperkuat pengawasan serta memastikan proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Melalui rakor ini, kita memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis pencegahan korupsi serta mengevaluasi upaya yang telah dilakukan,” tuturnya.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen melanjutkan penguatan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan sistem pelayanan publik sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, berintegritas dan dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Baca juga: Dishut Kaltara: Jangan bakar lahan dan buang puntung rokok sembarangan
Baca juga: Baznas Kaltara latih UMKM buat konten digital untuk kembangkan usaha

Pewarta : Agus Salam
Editor: Susylo Asmalyah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.