Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Habib Hamid Bahasyim menaruh perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mempertanyakan jumlah dan sebaran titik panas yang terpantau di provinsi setempat. 

"Kita taruh perhatian karhutla dan tanyakan hotspot atau titik panas yang terpantau di Kalsel belakangan yaitu pada musim kemarau tahun ini," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD provinsi setempat ketika dikonfirmasi, Kamis. 

Habib Hamid mengatakan, pertanyaan titik panas tersebut saat dia memimpin rapat kerja bersama mitra Komisi I jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). 

Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu,  informasi mengenai perkembangan titik panas menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja BPBD, karena berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan pemerintah daerah (pemda) menghadapi musim kemarau. 

Ia meminta BPBD menjelaskan upaya pemantauan hotspot, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, sinergi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, dan instansi terkait, serta kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi potensi karhutla.

"Hasil evaluasi hingga pertengahan 2026 harus menjadi dasar dalam menyusun program dan anggaran Tahun 2027.  Setiap usulan kegiatan harus didasarkan pada capaian kinerja dan kebutuhan riil di lapangan agar alokasi anggaran benar-benar efektif, efisien, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah daerah," tegas Habib Hamid. 

Melalui rapat evaluasi tersebut, Komisi I DPRD Kalsel berharap, penyusunan anggaran Tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Baca juga: Tim Kemenhut padamkan karhutla di Tala sebelum meluas

Selain itu, penguatan mitigasi bencana, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketahanan daerah di Kalsel. 

Ia menerangkan, agenda utama rapat pada Rabu (15/7/2026) mengevaluasi pelaksanaan program dan realisasi kinerja BPBD dan Kesbangpol hingga Juli 2026 sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027. 

"Evaluasi tersebut untuk mengetahui sejauh mana target program telah tercapai, efektivitas penggunaan anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan," ujarnya. 

Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi memaparkan capaian program, realisasi anggaran, serta langkah-langkah yang telah mereka lakukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Paparan itu menjadi bahan pembahasan Komisi I DPRD Kalsel dalam memberikan masukan terhadap program prioritas dan kebutuhan anggaran pada tahun mendatang, demikian Habib Hamid Bahasyim. 

Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Firman

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.