Perayaan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum evaluasi dan penyempurnaan dalam membangun lingkungan kehidupan yang benar-benar ramah terhadap anak, bukan sekadar peringatan seremonial.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso menilai peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momentum memperkuat pemenuhan hak anak secara menyeluruh melalui pembangunan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Menurut Cahyo, peringatan HAN 2026 tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.

"Perayaan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum evaluasi dan penyempurnaan dalam membangun lingkungan kehidupan yang benar-benar ramah terhadap anak, bukan sekadar peringatan seremonial," kata Cahyo di Surabaya, Kamis.

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian, terutama belum terintegrasinya pemenuhan hak anak, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Di sektor pendidikan, Cahyo menyoroti masih adanya anak putus sekolah, ketimpangan akses dan mutu pendidikan, keterbatasan fasilitas bagi anak penyandang disabilitas, serta kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah.

Menurut dia, satuan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman, inklusif, dan menyenangkan sehingga setiap anak dapat belajar dan berkembang secara optimal.

Pada bidang kesehatan, ia menilai tantangan tidak hanya berkaitan dengan akses layanan kesehatan, tetapi juga pemenuhan gizi, kesehatan mental, kesehatan reproduksi remaja, cakupan imunisasi, serta deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak.

Karena itu, ia mendorong penguatan upaya promotif dan preventif melalui peningkatan ketahanan keluarga, pengembangan sekolah yang inklusif, optimalisasi peran posyandu, serta penguatan kepedulian masyarakat di lingkungan permukiman.

Selain itu, Cahyo menegaskan kekerasan terhadap anak, baik fisik, seksual, verbal, maupun melalui ruang digital, masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan komprehensif.

Ia mengatakan banyak kasus terjadi di lingkungan terdekat anak, namun terlambat terungkap karena korban takut melapor atau belum tersedianya sistem pengaduan yang mudah diakses, aman, dan berpihak kepada korban.

Tidak hanya itu, ia juga meminta perhatian terhadap persoalan eksploitasi ekonomi anak, perkawinan usia anak, perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, hingga anak-anak yang hidup atau bekerja di jalanan.

Menurut Cahyo, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, sekolah, keluarga, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha, dan media.

"Setiap anak di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya, tanpa memandang kondisi ekonomi, latar belakang, tempat tinggal, maupun kondisi disabilitas, harus memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, sehat, aman, menyampaikan pendapat, dan mengembangkan potensinya secara optimal," ujarnya.
 

Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.