Jakarta, VIVA – Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan progam Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang lahir dari cita-cita besar negara untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus menggerakkan perekonomian nasional melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM dalam rantai pasok pangan.

Baca Juga

Menurutnya, semakin besar skala program, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah menjaga sistem pengelolaannya. Sebab, yang bergerak bukan hanya distribusi makanan, tetapi juga dana APBN, investasi masyarakat, aset mitra, yayasan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga berbagai hubungan hukum yang harus dikelola secara adil.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Yang berpindah bukan sekadar nasi dan lauk. Yang ikut bergerak adalah uang rakyat. Ketika uang rakyat bergerak dalam jumlah yang sangat besar, pertanyaan mengenai tata kelola tidak lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi keharusan,” kata Iskandar dalam keterangannya, Minggu, 26 Juli 2026.

Baca Juga

Iskandar menjelaskan, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi atau jutaan porsi makanan yang berhasil disalurkan setiap hari. Menurutnya, keberhasilan program juga harus dilihat dari kemampuan negara membangun sistem yang mampu menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, kepastian investasi, hingga perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Ia menilai perjalanan MBG selama dua tahun terakhir menunjukkan banyak tantangan yang harus dibenahi. 

Baca Juga

Mulai dari perubahan petunjuk teknis, penyesuaian kapasitas dapur, penutupan portal mitra untuk proses verifikasi, perubahan hubungan hukum antara Badan Gizi Nasional (BGN), yayasan, dan mitra, hingga munculnya dugaan keracunan makanan yang memaksa pemerintah melakukan evaluasi di berbagai daerah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Program ini belum layak dinilai hanya dari keberhasilan ataupun kegagalannya. Yang sedang berlangsung sesungguhnya adalah proses panjang membangun sebuah sistem baru yang belum pernah dikerjakan Indonesia dalam skala sebesar ini,” ujarnya.

Perubahan kebijakan memang merupakan hal wajar dalam proses penyempurnaan, tetapi perubahan yang terlalu sering tanpa masa transisi dan penjelasan yang memadai justru menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur, menyediakan fasilitas, maupun merekrut tenaga kerja.

Halaman Selanjutnya

“Programnya berlari sangat cepat, tetapi sistem yang menopangnya masih terus dibangun. Akibatnya, setiap kali muncul persoalan di lapangan, pemerintah harus memperbaiki aturan sambil program tetap berjalan,” tutur Iskandar.