IAW minta pemerintah perkuat tata kelola MBG

2026-07-27 02:32

IAW minta pemerintah perkuat tata kelola MBG

Senin, 27 Juli 2026 09:32 WIB

Petugas dapur SPPG menyiapkan makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SPPG di Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (24/7/2026). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Jakarta (ANTARA) - Indonesian Audit Watch (IAW) meminta pemerintah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan penguatan tata kelola diperlukan mengingat MBG merupakan program strategis nasional yang melibatkan anggaran negara serta

berbagai pemangku kepentingan, mulai dari petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku UMKM, hingga mitra penyedia layanan.

"Semakin besar skala program, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah menjaga sistem pengelolaannya," ujarnya.

Menurut Iskandar, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi atau jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun sistem yang menjamin kualitas layanan, keamanan pangan, kepastian investasi, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan MBG, antara lain perubahan petunjuk teknis, penyesuaian kapasitas dapur, proses verifikasi mitra, perubahan hubungan hukum antara Badan Gizi Nasional (BGN), yayasan, dan mitra, serta evaluasi menyusul dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah.

Menurut dia, perubahan kebijakan merupakan hal yang wajar dalam proses penyempurnaan program. Namun, perubahan yang terlalu sering tanpa masa transisi dan penjelasan yang memadai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi mitra yang telah berinvestasi.

Karena itu, IAW mendorong pemerintah menjaga keseimbangan antara penyempurnaan sistem dan perlindungan terhadap masyarakat maupun mitra yang telah beritikad baik menjalankan program.

"Program besar akan dikenang bukan karena besarnya anggaran, tetapi karena kemampuannya membangun kepercayaan publik," kata Iskandar.

IAW berharap pemerintah memanfaatkan fase evaluasi MBG untuk memperkuat tata kelola, memperjelas regulasi, meningkatkan pengawasan, serta memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Data penelusuran ANTARA menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pertengahan 2026 telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat melalui sekitar 29.600 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program tersebut tidak hanya memberikan intervensi gizi bagi peserta didik dan kelompok rentan, tetapi juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui keterlibatan mitra penyedia pangan dan pelaku usaha lokal.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG melalui peningkatan efektivitas program, evaluasi operasional SPPG, dan penyesuaian anggaran.

BGN menyebut pagu anggaran sementara disesuaikan dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun sebagai bagian dari refocusing dan penyempurnaan tata kelola agar program berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.