AKURAT.CO Imparsial mendesak Presiden mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang pengamanan jaksa oleh TNI.

Organisasi tersebut menilai aturan itu berpotensi mengganggu sistem peradilan pidana dan bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan penerapan Perpres tersebut memunculkan persoalan serius, terutama setelah adanya pengamanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah oleh prajurit TNI serta kehadiran anggota TNI di Polda Metro Jaya yang dikaitkan dengan penanganan perkara dugaan korupsi mantan Jampidsus.

"Pengamanan rumah eks-Jampidsus oleh TNI dan kehadiran prajurit TNI di Polda Metro Jaya semakin memperlihatkan bahwa Perpres Nomor 66 Tahun 2025 telah mengganggu sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia," kata Ardi dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).

Ardi menilai sejak awal Perpres Nomor 66 Tahun 2025 menempatkan TNI secara tidak proporsional dalam fungsi pengamanan terhadap jaksa.

Menurutnya, pelibatan TNI dalam membantu institusi sipil hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2025.

Ia menegaskan, pengamanan terhadap jaksa merupakan tugas kepolisian.

Sementara pelibatan TNI hanya dapat dilakukan sebagai bentuk tugas perbantuan dalam kondisi darurat, bersifat sementara, dan didasarkan pada adanya ancaman nyata.

"Pengamanan terhadap jaksa sejatinya merupakan tugas dan tanggung jawab Kepolisian. Pengamanan oleh TNI tidak boleh menggantikan ataupun mengambil alih fungsi kepolisian, melainkan hanya sebagai tugas perbantuan," ujarnya.

Imparsial juga menilai kehadiran prajurit TNI dalam pengamanan jaksa berpotensi menimbulkan kesan penyalahgunaan kewenangan untuk melindungi aparat yang diduga terlibat tindak pidana.

Baca Juga: Profil Kuntadi, Calon Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah, Ini Rekam Jejak dan Harta Kekayaannya