Pontianak (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadikan Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai daerah percontohan penyusunan peta risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada ekosistem gambut guna memperkuat upaya pencegahan berbasis ilmiah.

"Penyusunan peta risiko tersebut dilakukan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui pemodelan baru yang disesuaikan dengan karakteristik ekosistem gambut dan kondisi spesifik wilayah," kata Penasihat Senior untuk Kerja Sama Internasional dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Israr Albrar dalam keterangan di Pontianak, Kamis.

Abrar mengatakan pengembangan metode pembaruan peta risiko telah dimulai sejak 2025 untuk menghasilkan pemetaan yang lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya.

"Metode penyusunan peta risiko karhutla sebenarnya sudah tersedia, namun kini kami menyempurnakannya agar dapat memberikan gambaran risiko yang lebih akurat. Kalbar menjadi lokasi percontohan penerapan metode baru ini," kata Israr di sela diskusi kelompok terarah penyusunan peta risiko karhutla gambut di Kalbar.

Ia menjelaskan peta risiko tersebut diharapkan menjadi dasar dalam memperkuat pengendalian karhutla, terutama langkah pencegahan pada kawasan yang didominasi ekosistem gambut sehingga penanganan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

Kepala Pusat Riset Ekologi BRIN Asep Hidayat mengatakan penyusunan peta dilakukan secara bertahap dan kolaboratif dengan menggabungkan faktor kerentanan biofisik serta aspek antropogenik yang memengaruhi potensi kebakaran di suatu wilayah.

Menurut dia, proses tersebut meliputi pengembangan kerangka pemodelan, penetapan indikator, hingga penyempurnaan analisis spasial, sehingga menghasilkan peta yang lebih merepresentasikan kondisi lapangan dan dapat menjadi dasar ilmiah dalam pengambilan kebijakan pengendalian karhutla.

Peneliti Lahan Gambut dan Iklim YKAN Nisa Novita mengatakan metode yang dikembangkan secara khusus ditujukan untuk kawasan gambut karena kebakaran pada ekosistem tersebut lebih sulit dipadamkan, menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih besar, menimbulkan kabut asap, serta menyebabkan kerusakan ekosistem yang membutuhkan waktu lama untuk pulih.

"Data Kemenhut menunjukkan hingga Juni 2026 luas areal terbakar di Kalbar mencapai 28.680 hektare atau sekitar 27 persen dari total luas kebakaran nasional. Sementara BPBD Kalbar elah memetakan 335 desa rawan karhutla yang tersebar di 14 kabupaten/kota," kata Nisa.

Dia menyebutkan Ketapang, Mempawah, dan Kubu Raya, menjadi wilayah prioritas karena menyumbang sekitar 77 persen luas kalhutla Kalbar pada periode Januari-Juni 2026 berdasarkan hasil pemantauan Kemenhut.

Nisa menambahkan penyusunan peta risiko kini memasuki tahap finalisasi pemodelan dan peninjauan parameter sebelum disusun menjadi policy brief sebagai masukan bagi Kemenhut  dalam penyempurnaan pedoman penetapan wilayah risiko karhutla, khususnya pada bentang lahan gambut.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.