Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyalurkan 40 ribu liter air bersih ke lima titik di Kota Pontianak setelah warga mengeluhkan air PDAM terasa asin dan tidak layak untuk konsumsi.

"Hari ini Pemprov Kalbar melalui Dinas PUPR menyalurkan 40 ribu liter air bersih di lima titik di Kota Pontianak. Saya turun langsung karena mendapat laporan dari warga bahwa air PDAM sudah tidak bisa digunakan untuk memasak dan minum karena terasa asin," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan saat meninjau penyaluran di Komplek Puri Akcaya 3, Pontianak Tenggara, Selasa.

Ria Norsan mengatakan kondisi tersebut dirasakan masyarakat seiring musim kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan dan kualitas air, termasuk akibat intrusi air laut.  

Bantuan disalurkan menggunakan lima mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 8.000 liter. Warga mendatangi lokasi dengan membawa jeriken, ember dan galon untuk menampung air yang disediakan pemerintah.  

Menurut Norsan, pemerintah mengambil langkah tersebut untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kualitas air belum kembali normal.

Ia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar tetap siaga memantau kondisi serta menyalurkan air bersih apabila masyarakat masih membutuhkan.   

"Saya sudah menginstruksikan Dinas PUPR untuk terus stand by. Selama air PDAM masih asin dan masyarakat masih membutuhkan, pemerintah akan terus menyalurkan bantuan air bersih," katanya.

Norsan mengatakan penyediaan air bersih menjadi prioritas karena air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda. Pemprov Kalbar juga akan mengevaluasi kebutuhan masyarakat di titik lain yang mengalami persoalan serupa.  

Salah seorang warga Paris 2, Siti (45), mengatakan bantuan tersebut sangat membantu karena air PDAM di wilayahnya telah terasa asin selama sekitar sepekan.

"Alhamdulillah, terima kasih atas kepedulian Bapak Gubernur. Air PDAM sudah sekitar seminggu ini asin dan tidak bisa digunakan untuk memasak," ujarnya. 

Selain persoalan air bersih, Norsan mengingatkan masyarakat bahwa kondisi kemarau meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia meminta warga tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini.

"Penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran seluruh masyarakat," katanya.

Pemprov Kalbar mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air dan menggunakan bantuan sesuai kebutuhan selama kondisi kemarau masih berlangsung.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.