Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja APBN Regional Papua Barat yang mencakup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada semester I tahun 2026 mencapai Rp10,66 triliun.

Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Wakhid Susilo di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan belanja APBN hingga Juni 2026 terealisasi sebesar 45,4 persen dari total pagu sebanyak Rp23,46 triliun.

“Capaian ini menunjukkan APBN menjadi instrumen utama dalam menjaga kualitas layanan publik, mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata dia.

Ia merinci, belanja APBN terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp3,58 triliun atau 50,9 persen dari pagu sebanyak Rp7,02 triliun, serta penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp7,08 triliun atau 43,1 persen dari Rp16,43 triliun.
Belanja kementerian/lembaga mengalami pertumbuhan sebesar 33,9 persen (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2025, dan realisasi TKD di Papua Barat maupun Papua Barat Daya juga meningkat 20,6 persen (yoy).

“Secara keseluruhan, belanja APBN Regional Papua Barat pada semester I 2026 tumbuh 24,7 persen (yoy),” ujarnya.

Menurut dia, komponen belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp2,1 triliun. Sedangkan penyaluran TKD didominasi dana alokasi umum (DAU) Rp3,58 triliun.

Belanja APBN terus diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pada semester I, kata dia, belanja tematik mencakup sektor infrastruktur terealisasi Rp710,66 miliar atau 45,22 persen, pendidikan Rp97,04 miliar atau 47,55 persen, kesehatan Rp47,03 miliar atau 43,25 persen, dan mitigasi perubahan iklim Rp28,78 miliar atau 26,18 persen.

Selain itu, berbagai program prioritas nasional juga terus dijalankan melalui pembangunan dan preservasi Jalan Trans Papua, peningkatan layanan angkutan perintis, hingga program peningkatan kualitas rumah swadaya guna membuka akses ekonomi baru.

“Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja pada kegiatan prioritas nasional telah mencapai Rp472,95 miliar atau 36,71 persen dari pagu netto,” ucap Wakhid.

Dari sisi makroekonomi, ujar Wakhid, produk domestik regional bruto (PDRB) Papua Barat tumbuh 4,64 persen dan Papua Barat Daya 4,16 persen secara tahunan.

"Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga. Hal itu didukung dengan keberlanjutan berbagai program pembangunan yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan lapangan usaha, perdagangan, investasi, dan pembangunan di daerah," katanya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.