Sumenep (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian-PKP) membantu melakukan perbaikan 622 rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Jumlah bantuan perbaikan rumah pada program BSPS untuk Kabupaten Sumenep dari Kementerian KKP ini sesuai dengan hasil koordinasi pemkab bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV di Surabaya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sumenep Agus Dwi Saputra dalam keterangan yang disampaikan di Sumenep, Jawa Timur, Selasa.

Menurut Agus, bantuan ini, akan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di kabupaten paling timur di Pulau Madura itu, mengingat jumlah rumah tidak layak huni masih sangat banyak.

Pemkab Sumenep, sambung dia, setiap tahun memang telah berupaya mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Sumenep, namun jumlahnya sangat terbatas, yakni hanya puluhan rumah.

"Dengan demikian, bantuan dari Kementerian PKP ini, bisa mempercepat penanganan kemiskinan di Sumenep," kata Agus.

Sekda juga mengingatkan, agar pelaksana program memperhatikan pelaksanaan kegiatan di lapangan secara serius melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Ia menuturkan, program bantuan serupa sebelumnya pernah diterima Pemkab Sumenep pada 2024, akan tetapi dalam pelaksanaannya bermasalah, karena terindikasi korupsi.

"Saya perlu mengingatkan, jangan sampai kesalahan yang pernah terjadi terulang kembali. Karena dampaknya bukan hanya pada program, akan tetapi juga terhadap kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Sumenep," katanya.

Ia mengakui, kasus korupsi BSPS yang mencuat dua tahun lalu masih menyisakan dampak terhadap hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait. Dalam sejumlah pembahasan program bantuan, pemerintah pusat disebut masih menunjukkan kehati-hatian dalam menyalurkan bantuan ke daerah.

"Kita harus membuktikan bahwa Sumenep mampu melaksanakan program secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” ujarnya.

Program BSPS Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep menyasar 5.490 penerima bantuan yang tersebar di 24 kecamatan dan 143 desa, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

Pada 2026 ini, program BSPS akan menyasar 622 unit rumah. Setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta dengan perincian, Rp17,5 juta untuk material bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Menurut Koordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping BSPS Sumenep Agung Candra, realisasi pelaksanaan bantuan RTLH itu akan dilakukan secara bertahap.

"Saat ini sebagian tahapan sudah masuk tahap verifikasi. Sistemnya sangat ketat, dan harus mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditentukan. Calon penerima yang tidak memenuhi kriteria, termasuk kondisi rumah atau kemampuan swadaya, dapat dicoret dari daftar penerima bantuan," katanya.

Pewarta: Abd Aziz
Uploader : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.