Sekitar 95 persen kebutuhan pangan manusia berasal dari tanah, sehingga menjaga kualitas tanah dan kelestarian hutan merupakan fondasi utama ketahanan pangan

Makassar (ANTARA) - Ketua Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI) Sulawesi Selatan Prof. Dr. Yusran Yusuf mengatakan penyelamatan hutan di Sulsel harus menjadi gerakan bersama menghadapi kondisi hutan yang semakin memprihatinkan.

"Hutan harus diselamatkan melalui kolaborasi multipihak sebagai respons terhadap alih fungsi lahan, perambahan, kebakaran hutan, dan degradasi daerah aliran sungai (DAS)," kata Yusran, yang juga Guru Besar Universitas Hasanuddin, di Makassar, Minggu.

Menurut dia, kondisi hutan Sulsel menghadapi ancaman serius sehingga memerlukan penanganan yang cepat, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulsel mencatat luas kawasan hutan di provinsi tersebut mencapai 1.991.144 hektare, namun tutupan hutan yang masih tersisa hanya sekitar 1.434.185 hektare. Artinya, sekitar 556.959 hektare kawasan hutan telah kehilangan tutupan vegetasi.

Selain itu, sepanjang periode 1990–2016, sekitar 181.385,77 hektare hutan beralih fungsi menjadi kawasan nonhutan, terutama untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kabupaten Luwu Timur menjadi daerah dengan tingkat deforestasi terbesar, yakni mencapai 56.085,11 hektare.

Meski pada periode 2018–2020 terjadi penambahan tutupan hutan sekitar 76.040,96 hektare, tekanan terhadap kawasan hutan masih terus berlangsung.

Laporan sektor kehutanan juga menunjukkan pada 2021 terdapat 1.424,29 hektare kawasan hutan yang mengalami perambahan, tujuh hektare terbakar, serta 0,5 hektare rusak akibat aktivitas pertambangan tanpa izin.

Mencermati kondisi tersebut, Yusran menegaskan penyelamatan hutan tidak boleh ditunda dan harus dimulai dari gerakan bersama, mulai dari tingkat rumah tangga hingga didukung program pemerintah.

Menurutnya, hutan memiliki fungsi penting sebagai pengatur tata air, penyerap karbon, pelindung keanekaragaman hayati, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat.

Ia mengingatkan, kerusakan hutan yang terus terjadi akan meningkatkan risiko banjir, longsor, penurunan kualitas tanah, serta mengganggu produktivitas sektor pertanian.

Yusran menambahkan konservasi tanah, air, dan hutan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan. "Sekitar 95 persen kebutuhan pangan manusia berasal dari tanah, sehingga menjaga kualitas tanah dan kelestarian hutan merupakan fondasi utama ketahanan pangan," ujarnya.

Ia mengajak pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, masyarakat adat, dan komunitas lokal memperkuat kolaborasi melalui rehabilitasi lahan kritis, perlindungan kawasan hutan, pengendalian alih fungsi lahan, edukasi konservasi, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan.

MKTI Sulsel berharap upaya konservasi yang terintegrasi dapat menekan laju kerusakan hutan sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. "Konservasi tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata dan kolaborasi lintas sektor demi generasi mendatang," tegas Yusran.

Baca juga: Prabowo perintahkan tambah jumlah polisi hutan untuk cegah pembalakan

Baca juga: Kemenhut kembali segel 3 entitas, diduga pemicu banjir di Sumatera

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.