peezycoineth.vip

KONI Pusat minta elemen olahraga NTB bersatu hadapi PON 2028

2026-08-30 14:22
"Harapannya semua elemen dapat bersatu agar kita bisa bersama-sama meningkatkan prestasi olahraga NTB, tidak hanya di kancah nasional, tetapi juga di tingkat regional hingga dunia,"

Mataram (ANTARA) - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat mengimbau seluruh pemangku kepentingan olahraga di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjaga soliditas dan persatuan guna memastikan kelancaran persiapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Kepala Bidang Organisasi KONI Pusat, Eko Budi, menegaskan pentingnya sinergi bersama dalam membangun iklim keolahragaan daerah yang kondusif.

"Harapannya semua elemen dapat bersatu agar kita bisa bersama-sama meningkatkan prestasi olahraga NTB, tidak hanya di kancah nasional, tetapi juga di tingkat regional hingga dunia," ujar Eko Budi pada wartawan usai pembukaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB di Mataram, Minggu.

Eko Budi mengatakan bahwa KONI Pusat akan menurunkan caretaker (pelaksana tugas) untuk mengawal dan menyelenggarakan proses musyawarah pengurusan. Langkah ini diambil agar tata kelola organisasi berjalan cepat dan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Proses kerja caretaker ini relatif singkat, biasanya tidak lebih dari satu bulan. Tim dari KONI Pusat akan bekerja secara berkombinasi dengan perwakilan pengurus daerah untuk memastikan Musorprov berjalan transparan dan akuntabel," jelasnya.

Sementara terkait mekanisme pencalonan Ketua KONI NTB maupun tata cara Musorprov, Eko Budi menekankan bahwa seluruh tahapan wajib mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.

"Sesuai aturan AD/ART, tidak ada biaya atau anggaran pendaftaran yang dibebankan kepada para bakal calon. Jika terdapat dinamika atau kebutuhan pendanaan lokal, hal tersebut harus disepakati secara internal tanpa melanggar ketentuan induk," terang Eko Budi.

Mengenai kesiapan anggaran penyelenggaraan PON 2028, KONI Pusat memaklumi adanya perbedaan kemampuan fiskal di tiap daerah. Pemerintah daerah pada dasarnya diperbolehkan mengalokasikan hibah sesuai perundang-undangan.

Namun, kata dia, apabila terjadi keterbatasan atau kekurangan alokasi di tingkat provinsi, KONI Pusat siap membantu mendiskusikan opsi-opsi pembiayaan dan skema pengambilalihan penanganan di tingkat pusat.

Eko Budi berharap penetapan kepengurusan baru KONI NTB melalui Musorprov kelak dapat melahirkan kepemimpinan yang adaptif dan kreatif dalam memanfaatkan berbagai sumber daya, demi menyukseskan gelaran PON 2028 sekaligus membawa nama NTB berprestasi di panggung olahraga dunia.

Pewarta : Nur Imansyah
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026