Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengintegrasikan data pertanahan dengan Kantor Pertanahan setempat untuk menggali potensi pendapatan daerah melalui pemutakhiran data objek pajak.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim di Bogor, Senin, mengatakan integrasi dilakukan dengan menyandingkan peta digital milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Untuk kemudian nanti kita overlay dengan Bapenda, kira-kira apa saja yang mungkin disempurnakan data-data yang ada di lapangan," kata Dedie.

Integrasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkot Bogor dan Kantor Pertanahan Kota Bogor mengenai percepatan penguatan ekonomi daerah melalui layanan pertanahan dan tata ruang.

Selain itu, kedua pihak menandatangani perjanjian kerja sama mengenai pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi pelayanan pertanahan dan perpajakan daerah.

Menurut Dedie, sinkronisasi diperlukan karena data mengenai luas, kepemilikan maupun nilai suatu bidang tanah dapat mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan.

Pembaruan tersebut, kata dia, berpotensi menghasilkan sumber penerimaan baru bagi Pemkot Bogor sekaligus membuat basis data perpajakan daerah lebih akurat.

"Sehingga bisa menimbulkan potensi baru pendapatan Kota Bogor. Dari kesepakatan ini juga nanti mungkin kita bisa melihat lebih clear kira-kira zona nilai tanah mana yang memang menguntungkan dan punya potensi untuk kita tawarkan kepada investor," ujarnya.

Pemkot Bogor juga akan memanfaatkan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk memetakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi dan investasi, terutama wilayah yang selama ini belum banyak berkembang.

Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Menteri ATR/BPN Dedi Noor Cahyanto mengatakan Kota Bogor menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang menjalankan program integrasi tersebut.

Menurut dia, transparansi dan integrasi data menjadi bagian penting agar informasi pertanahan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk perencanaan pembangunan dan penguatan ekonomi.

"Satu hal yang konkret dari diskusi hari ini menyangkut transparansi dan integrasi data. Karena itu penting supaya tidak ada lagi data-data yang tersembunyi, bisa saling sharing dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan," kata Dedi.

Kementerian ATR/BPN, lanjut dia, telah menyiapkan dasbor sebagai instrumen bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan berdasarkan kondisi pertanahan.

Selain itu, ATR/BPN menyediakan aplikasi yang terintegrasi dengan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan penilaian awal secara mandiri sebelum data divalidasi Bapenda dan disesuaikan dengan luas bidang tanah berdasarkan data pertanahan.

Koordinator Wilayah Jawa Barat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irawati mengatakan integrasi data pertanahan juga menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah lebih mandiri secara fiskal.

KPK, kata dia, mendorong kerja sama ATR/BPN dengan pemerintah daerah karena masih terdapat aset daerah yang belum tersertifikasi, belum terintegrasi dalam sistem maupun belum dimanfaatkan secara optimal.

"Maka momen KPK mendorong Kementerian ATR/BPN adalah untuk melakukan kerja sama kepada pemerintah daerah dalam hal tadi. Jadi tujuannya adalah agar mempunyai dampak manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah," kata Irawati.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperbaiki tata ruang sehingga dapat mencegah alih fungsi lahan maupun penerbitan perizinan yang tidak sesuai ketentuan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor : Syarif Abdullah

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.