Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencetak agen demokrasi dari kalangan generasi muda melalui program Sekolah Demokrasi Caruban Nagari untuk meningkatkan partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati mengatakan program tersebut dirancang untuk membentuk ekosistem demokrasi, dengan melibatkan generasi muda dari berbagai wilayah di kabupaten tersebut.

"Tujuannya sudah jelas. Kami ingin mencetak agen-agen demokrasi di setiap wilayah," kata Esya di Kabupaten Cirebon, Selasa.

Ia mengatakan KPU Kabupaten Cirebon telah memetakan wilayah untuk memastikan keterwakilan peserta dari kawasan timur, barat, selatan, utara, dan tengah.

Menurut dia, kegiatan kali ini melibatkan peserta hingga usia 30 tahun. Sedangkan kelompok usia lebih muda, termasuk pelajar akan mendapatkan pendidikan demokrasi melalui tahapan atau program berikutnya.

Sedangkan, anggota KPU Jawa Barat Abdullah Sapi'i mengatakan Sekolah Demokrasi Caruban Nagari, diarahkan untuk membentuk pemilih yang mampu menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional.

Ia menjelaskan teori agen demokrasi membagi pemilih dalam tiga kategori, yakni hobbit, hooligan, dan vulkan, dengan pemilih vulkan menggunakan pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan politik.

"Tujuan Caruban Nagari ini adalah mengajak rekan-rekan semua untuk masuk pada kategori vulkan, pemilih vulkan," katanya.

Menurut dia, pemilih rasional tidak menentukan pilihan hanya berdasarkan kedekatan atau fanatisme, tetapi mempertimbangkan program, rekam jejak, dan kapasitas calon.

Sapi'i mengatakan pendidikan demokrasi juga perlu mengarahkan generasi muda menjadi subjek kepemiluan, bukan sekadar pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilu.

"Kalau sudah masuk kategori vulkan, maka harus diimplementasikan pada kategori berikutnya, yaitu sebagai subjek kepemiluan," ujarnya.

Berdasarkan pembaruan data pemilih berkelanjutan semester I 2026, sekitar 59 persen pemilih di Jawa Barat berasal dari generasi Y dan Z sehingga kelompok tersebut memiliki posisi strategis dalam perkembangan demokrasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala mengatakan pemerintah daerah mendukung pendidikan demokrasi karena masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban serta mampu menyampaikan aspirasi dengan santun.

"Kemampuan menyaring informasi diperlukan di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk menghadapi hoaks, disinformasi, dan manipulasi politik," ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.